Kanwil Kemenkumham Babel gencar petakan potensi pelanggaran HAKI untuk lindungi produk UMKM, karya seni, dan warisan budaya lokal dari klaim pihak lain. Apa saja langkahnya?

Kemenkumham Babel bersama Dinas Koperasi dan UKM memfasilitasi pendaftaran HAKI 300 produk UKM. Upaya ini penting untuk melindungi kekayaan intelektual daerah.

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung telah mensosialisasikan Koperasi Desa Merah Putih di 101 desa dan menargetkan 393 desa pada 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kemenkumham Babel membentuk Satgas Percepatan Koperasi Desa Merah Putih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung, menargetkan 393 koperasi baru pada tahun ini.

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung membentuk 30 pos bantuan hukum di berbagai desa dan kelurahan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum dan keadilan.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Babel bersinergi awasi 101 notaris, dorong peningkatan layanan hukum dan integritas.

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung melatih ASN untuk meningkatkan kemampuan public speaking guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital.

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengharmonisasian tiga Raperda Bangka Barat untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung melayani 20.458 permohonan fidusia hingga April 2025, meningkatkan PNBP dan mendukung pembiayaan UMKM.

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan harmonisasi terhadap tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaraskan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Bangka guna memastikan produk hukum daerah sesuai aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, demi efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung harmonisasikan dua Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah terkait bantuan sektor pertanian dan anggaran BLUD RSUD Ibnu Saleh, demi keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemenkumham Babel telah berhasil harmonisasi 38 Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung gencar sosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk mencegah pelanggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkumham Babel) meraih penghargaan Capaian Kinerja Anggaran Terbaik 2024 dengan nilai IKPA 100 persen.

Kakanwil Kemenkumham Babel mendorong Pemda Belitung untuk segera menyusun produk hukum daerah guna melindungi kekayaan intelektual dan meningkatkan perekonomian daerah, serta mengajak para kades dan lurah berpartisipasi dalam Paralegal Justice Awards 2025

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih penghargaan terbaik ketiga nasional untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori pagu kecil periode 2024, sebuah prestasi membanggakan yang mendorong peningkatan kinerja di masa.

Kemenkum Babel berkolaborasi dengan BPHN meningkatkan kompetensi 58 paralegal dari kelompok Kadarkum di Kepulauan Babel untuk pemerataan akses keadilan.