Kemenkumham Babel Raih Penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkumham Babel) meraih penghargaan Capaian Kinerja Anggaran Terbaik 2024 dengan nilai IKPA 100 persen.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berhasil meraih prestasi membanggakan. Mereka mendapatkan penghargaan Capaian Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2024 dari Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna, yaitu 100 persen. Prestasi ini diraih berkat kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Kemenkumham Babel.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. Penghargaan tersebut diterima pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum. Beliau menyampaikan, "Penghargaan ini diberikan atas pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna dengan nilai 100 persen." Sulianto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya atas kerja keras dan komitmen dalam pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Tidak hanya Kemenkumham Babel, beberapa Kantor Wilayah Kemenkumham lainnya juga mendapatkan penghargaan serupa. Kemenkumham Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Maluku Utara juga berhasil meraih nilai IKPA 100 persen. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi seluruh jajaran Kemenkumham di berbagai wilayah dalam pengelolaan anggaran negara.
Capaian IKPA 100 Persen: Bukti Tata Kelola Anggaran yang Baik
Pencapaian nilai IKPA 100 persen oleh Kemenkumham Babel merupakan bukti nyata dari tata kelola anggaran yang baik dan transparan. Hal ini menunjukkan komitmen Kemenkumham Babel dalam menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prestasi ini juga mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam mengelola keuangan negara.
Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham yang memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, realisasi anggaran, serta pelaporan yang efektif. "Saya berharap agar penghargaan ini menjadi motivasi bagi kanwil untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam memperkuat tata kelola kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum," ujar Andry Indrady.
Penghargaan ini bukan hanya sekadar pengakuan atas kinerja, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Kemenkumham Babel akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan nasional.
Rakornis BSK Hukum: Perkuat Reformasi Hukum
Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum. Rakornis kali ini mengangkat tema "Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah". Rakornis dihadiri oleh para kepala pusat di BSK Hukum, para kepala kantor wilayah Kemenkumham, dan Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).
Sekretaris BSK, Dwi Harnanto, menjelaskan bahwa berdasarkan Permenkum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham, BSK Hukum bertugas merumuskan dan memberikan rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum. Tugas dan fungsi BSK diperkuat dalam Permenkum Nomor 2 Tahun 2024 yang memperpanjang tugas dan fungsi BSK melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil.
Rakornis ini menjadi forum penting untuk membahas strategi dan kebijakan dalam rangka memperkuat reformasi hukum di Indonesia. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar instansi, diharapkan reformasi hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Penghargaan yang diraih Kemenkumham Babel menjadi bukti nyata komitmen dalam mendukung reformasi hukum. Ke depan, Kemenkumham Babel akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan kontribusinya dalam pembangunan hukum di Indonesia.
Dengan capaian ini, diharapkan Kemenkumham Babel dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan hukum di Indonesia. Tata kelola anggaran yang baik dan transparan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
