Anggota DPR, Bimantoro Wiyono, mendorong pendekatan keadilan restoratif dalam RUU KUHAP untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, solutif, dan mengatasi masalah kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan KUHAP baru akan menjamin hak asasi manusia dan kepastian hukum di Indonesia dengan membatasi masa status tersangka maksimal dua tahun.

Pemerintah Indonesia dan Belanda membahas kerja sama pemindahan narapidana Belanda di Indonesia, menekankan prinsip keadilan dan keamanan nasional, serta membahas RUU Pemindahan Narapidana.

Kemenkumham Babel telah berhasil harmonisasi 38 Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Kemenkumham Sulut dan Badan Strategi Kebijakan Hukum menggelar sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) untuk tingkatkan investasi di Sulawesi Utara, menekankan pentingnya perubahan cara pandang pemerintah daerah terhadap IRH.

BPSDM Hukum KemenkumHAM luncurkan program 'Quick Win' untuk tingkatkan kualitas SDM, termasuk pengembangan Poltekpin dan sosialisasi KUHP baru.

Lakpesdam PBNU mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkumham Babel) meraih penghargaan Capaian Kinerja Anggaran Terbaik 2024 dengan nilai IKPA 100 persen.

Fakultas Hukum Unhas menggelar lokakarya untuk membahas RUU KUHAP, fokus pada independensi Polri dan keseimbangan kekuasaan antara kepolisian dan kejaksaan demi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.