Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para hakim dari seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan, menimbulkan spekulasi terkait agenda pertemuan tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sosialisasikan layanan hukum dan transformasi organisasi melalui pameran Kampung Hukum 2025, bertujuan tingkatkan akses masyarakat pada layanan publik berbasis digital.

Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan 244 sanksi disiplin pada 2024, termasuk 94 sanksi berat, untuk menjaga integritas dan kualitas peradilan Indonesia.

Kodam XIII/Merdeka menggelar Operasi Gaktib dan Yustisi 2025 di Manado, Sulawesi Utara, sebagai komitmen menegakkan disiplin hukum dan tata tertib di lingkungan TNI, sejalan dengan program reformasi hukum pemerintah.

Komisi III DPR RI menginisiasi revisi total RUU KUHAP untuk menyamakan nilai-nilai hukum dengan KUHP baru yang berlaku mulai 1 Januari 2026, guna memastikan keselarasan sistem peradilan pidana.

Hakim Agung MA Prof. KPH. Yanto dikukuhkan sebagai guru besar Unissula Semarang, menekankan pentingnya restitusi dalam kasus penggelapan jabatan dan reformasi hukum terkait.