Kepala BPSDM Kemenkumham menekankan pentingnya pelatihan public speaking bagi ASN untuk meningkatkan reformasi hukum dan menghadapi tantangan era digital.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya diferensiasi fungsional dalam RUU KUHAP untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025-2030 berkoordinasi dengan PPATK, KPK, dan BIN untuk memastikan integritas calon.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengingatkan seluruh pimpinan di Kemenkumham untuk menjaga integritas dan amanah, serta selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Kemenkumham Sulawesi Tenggara sosialisasikan Indeks Reformasi Hukum 2025 kepada Pemda se-Sultra untuk mendukung agenda nasional reformasi hukum dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

Guru Besar Fakultas Hukum UKI, Prof. Mompang Panggabean, menekankan pentingnya sosialisasi RUU KUHAP yang melibatkan masyarakat untuk menghasilkan produk hukum yang komprehensif dan berkeadilan.

Anggota Komisi III DPR RI menilai kasus korupsi hakim disebabkan oleh lemahnya integritas dan mentalitas, bukan karena sistem peradilan yang bermasalah.

Anggota Komisi III DPR menyesalkan maraknya kasus suap hakim, menilai integritas peradilan Indonesia terancam dan mendesak reformasi segera dilakukan.

Kejaksaan Agung, dengan peran sentralnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, tengah menghadapi tantangan berupa upaya pelemahan, sehingga penguatan kelembagaan dan dukungan publik menjadi sangat krusial.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) akan mendiskusikan usulan penghapusan SKCK dari Kemenkumham yang bertujuan untuk membantu mantan narapidana mendapatkan pekerjaan.

Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para hakim dari seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan, menimbulkan spekulasi terkait agenda pertemuan tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sosialisasikan layanan hukum dan transformasi organisasi melalui pameran Kampung Hukum 2025, bertujuan tingkatkan akses masyarakat pada layanan publik berbasis digital.

Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan 244 sanksi disiplin pada 2024, termasuk 94 sanksi berat, untuk menjaga integritas dan kualitas peradilan Indonesia.

Kodam XIII/Merdeka menggelar Operasi Gaktib dan Yustisi 2025 di Manado, Sulawesi Utara, sebagai komitmen menegakkan disiplin hukum dan tata tertib di lingkungan TNI, sejalan dengan program reformasi hukum pemerintah.

Komisi III DPR RI menginisiasi revisi total RUU KUHAP untuk menyamakan nilai-nilai hukum dengan KUHP baru yang berlaku mulai 1 Januari 2026, guna memastikan keselarasan sistem peradilan pidana.

Hakim Agung MA Prof. KPH. Yanto dikukuhkan sebagai guru besar Unissula Semarang, menekankan pentingnya restitusi dalam kasus penggelapan jabatan dan reformasi hukum terkait.