Program Australia Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ3) diluncurkan untuk memperkuat sektor hukum dan keamanan. Kerja Sama Hukum Indonesia Australia ini bertujuan perluas akses keadilan bagi masyarakat.

Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) menggelar Munas di Bali untuk menentukan kepengurusan baru, sekaligus membahas transformasi digital dan reformasi hukum.

Kemenkum Kalsel memperingati Hari Pengayoman ke-80 dengan ziarah dan tabur bunga di TMP Banjarbaru, merefleksikan semangat pengabdian insan Pengayoman.

Ketua Umum Peradi SAI, Juniver Girsang, menekankan urgensi RUU KUHAP dirampungkan demi harmonisasi dengan KUHP baru dan peningkatan perlindungan HAM. Mengapa pembahasan ini tak bisa ditunda?

Komnas HAM mendorong pembahasan RUU KUHAP dengan mengedepankan partisipasi publik, keadilan substantif, perlindungan kelompok rentan, dan penghormatan HAM.

Komisi III DPR RI menerima 130 masukan dari Ikadin terkait RUU KUHAP, dengan fokus utama pada keadilan restoratif dan data tunggal penerima.

Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, meraih penghargaan istimewa dalam penilaian indeks reformasi hukum tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM, menjadi salah satu dari tiga daerah di Sulteng yang mendapatkannya.

Pemerintah Kota Palu meraih penghargaan tertinggi dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2024 dari Kemenkumham Sulteng, menunjukkan peningkatan signifikan dalam tata kelola hukum di Sulawesi Tengah.

Malaysia mengundang Indonesia untuk membahas arbitrase dan reformasi hukum ASEAN dalam Forum Hukum ASEAN di Kuala Lumpur pada Agustus mendatang, guna memperkuat kerja sama ekonomi regional.

Kepala BPSDM Kemenkumham menekankan pentingnya pelatihan public speaking bagi ASN untuk meningkatkan reformasi hukum dan menghadapi tantangan era digital.

Anggota DPR, Bimantoro Wiyono, mendorong pendekatan keadilan restoratif dalam RUU KUHAP untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, solutif, dan mengatasi masalah kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan KUHAP baru akan menjamin hak asasi manusia dan kepastian hukum di Indonesia dengan membatasi masa status tersangka maksimal dua tahun.

Pemerintah Indonesia dan Belanda membahas kerja sama pemindahan narapidana Belanda di Indonesia, menekankan prinsip keadilan dan keamanan nasional, serta membahas RUU Pemindahan Narapidana.

Kemenkumham Babel telah berhasil harmonisasi 38 Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Kemenkumham Sulut dan Badan Strategi Kebijakan Hukum menggelar sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) untuk tingkatkan investasi di Sulawesi Utara, menekankan pentingnya perubahan cara pandang pemerintah daerah terhadap IRH.

BPSDM Hukum KemenkumHAM luncurkan program 'Quick Win' untuk tingkatkan kualitas SDM, termasuk pengembangan Poltekpin dan sosialisasi KUHP baru.

Lakpesdam PBNU mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkumham Babel) meraih penghargaan Capaian Kinerja Anggaran Terbaik 2024 dengan nilai IKPA 100 persen.

Fakultas Hukum Unhas menggelar lokakarya untuk membahas RUU KUHAP, fokus pada independensi Polri dan keseimbangan kekuasaan antara kepolisian dan kejaksaan demi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.