Anggota Komisi III DPR menyesalkan maraknya kasus suap hakim, menilai integritas peradilan Indonesia terancam dan mendesak reformasi segera dilakukan.

Kejaksaan Agung, dengan peran sentralnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, tengah menghadapi tantangan berupa upaya pelemahan, sehingga penguatan kelembagaan dan dukungan publik menjadi sangat krusial.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) akan mendiskusikan usulan penghapusan SKCK dari Kemenkumham yang bertujuan untuk membantu mantan narapidana mendapatkan pekerjaan.

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil melakukan harmonisasi 30 Ranperkada Kota Pangkalpinang pada tahun 2024, guna memastikan produk hukum daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota DPR, Bimantoro Wiyono, mendorong pendekatan keadilan restoratif dalam RUU KUHAP untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, solutif, dan mengatasi masalah kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan KUHAP baru akan menjamin hak asasi manusia dan kepastian hukum di Indonesia dengan membatasi masa status tersangka maksimal dua tahun.

Pemerintah Indonesia dan Belanda membahas kerja sama pemindahan narapidana Belanda di Indonesia, menekankan prinsip keadilan dan keamanan nasional, serta membahas RUU Pemindahan Narapidana.

Kemenkumham Babel telah berhasil harmonisasi 38 Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Kemenkumham Sulut dan Badan Strategi Kebijakan Hukum menggelar sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) untuk tingkatkan investasi di Sulawesi Utara, menekankan pentingnya perubahan cara pandang pemerintah daerah terhadap IRH.

BPSDM Hukum KemenkumHAM luncurkan program 'Quick Win' untuk tingkatkan kualitas SDM, termasuk pengembangan Poltekpin dan sosialisasi KUHP baru.

Hakim Agung MA Prof. KPH. Yanto dikukuhkan sebagai guru besar Unissula Semarang, menekankan pentingnya restitusi dalam kasus penggelapan jabatan dan reformasi hukum terkait.