Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemda Kota Palu Raih Penghargaan Tertinggi Implementasi Indeks Reformasi Hukum 2024
Pemda Kota Palu Raih Penghargaan Tertinggi Implementasi Indeks Reformasi Hukum 2024

Pemerintah Kota Palu meraih penghargaan tertinggi dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2024 dari Kemenkumham Sulteng, menunjukkan peningkatan signifikan dalam tata kelola hukum di Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulteng Sukses Upayakan Pembentukan Pengadilan Negeri Morowali
Gubernur Sulteng Sukses Upayakan Pembentukan Pengadilan Negeri Morowali

Gubernur Sulawesi Tengah berhasil melobi Ketua Mahkamah Agung untuk membentuk Pengadilan Negeri di Morowali, demi mempermudah akses keadilan bagi masyarakat setempat.

Sulsel Raih Indeks RB Tertinggi se-KTI: Inovasi dan Kolaborasi Jadi Kunci Sukses
Sulsel Raih Indeks RB Tertinggi se-KTI: Inovasi dan Kolaborasi Jadi Kunci Sukses

Sulawesi Selatan berhasil meraih indeks reformasi birokrasi tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2024 berkat inovasi dan kolaborasi yang dilakukan Pemprov Sulsel.

Kemenkum Sultra Sosialisasikan Indeks Reformasi Hukum 2025 ke Pemda
Kemenkum Sultra Sosialisasikan Indeks Reformasi Hukum 2025 ke Pemda

Kemenkumham Sulawesi Tenggara sosialisasikan Indeks Reformasi Hukum 2025 kepada Pemda se-Sultra untuk mendukung agenda nasional reformasi hukum dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

Indeks Reformasi Hukum Kotabaru Naik, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
Indeks Reformasi Hukum Kotabaru Naik, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Peningkatan indeks reformasi hukum di Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah, didukung penuh oleh Kemenkum Kalsel dan Pemkab Kotabaru.

Sinergi Kemenkumham Sulteng dan Pemda Tojo Una-Una Tingkatkan Kualitas Hukum
Sinergi Kemenkumham Sulteng dan Pemda Tojo Una-Una Tingkatkan Kualitas Hukum

Kemenkumham Sulteng perkuat kolaborasi dengan Pemkab Tojo Una-Una untuk meningkatkan Indeks Reformasi Hukum (IRH), digitalisasi harmonisasi produk hukum daerah, dan pelatihan Peacemaker bagi kepala desa.

Mamuju Raih Penghargaan Peduli HAM untuk Keempat Kalinya
Mamuju Raih Penghargaan Peduli HAM untuk Keempat Kalinya

Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kembali meraih penghargaan sebagai daerah peduli HAM dari Kemenkumham dengan nilai 96,10, berkat komitmen dalam penegakan hak asasi manusia di berbagai sektor.

Pemkab Morowali dan Kemenkumham Sulteng Kolaborasi Wujudkan Desa Sadar Hukum
Pemkab Morowali dan Kemenkumham Sulteng Kolaborasi Wujudkan Desa Sadar Hukum

Pemerintah Kabupaten Morowali dan Kanwil Kemenkumham Sulteng bersinergi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program Desa Sadar Hukum, guna menciptakan lingkungan yang tertib, harmonis, dan mendukung investasi.

Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum
Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, termasuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan partisipasi aktif kepala desa/lurah dalam.

Kemenkumham Sulut Harmonisasi 1.169 Produk Hukum Daerah
Kemenkumham Sulut Harmonisasi 1.169 Produk Hukum Daerah

Kemenkumham Sulawesi Utara berhasil selesaikan harmonisasi 1.169 produk hukum daerah berupa ranperda dan Perda selama 2023-2024, memastikan peraturan daerah tidak bertentangan satu sama lain dan peraturan yang lebih tinggi.

2.605 Sertifikat Tanah Diterbitkan di Morowali Utara, Sulawesi Tengah
2.605 Sertifikat Tanah Diterbitkan di Morowali Utara, Sulawesi Tengah

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, telah menyerahkan 2.605 sertifikat tanah kepada warga Kecamatan Bungku Utara, memberikan kepastian hukum kepemilikan lahan dan mencegah konflik agraria.

Sulawesi Barat Raih Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum 2024
Sulawesi Barat Raih Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum 2024

Sulawesi Barat berhasil meraih predikat istimewa dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2024 dengan nilai 97,04, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan tata kelola hukum.