BPSDM Hukum Perkuat SDM Lewat Program Quick Win: Poltekpin Unggul, KUHP Disosialisasikan
BPSDM Hukum KemenkumHAM luncurkan program 'Quick Win' untuk tingkatkan kualitas SDM, termasuk pengembangan Poltekpin dan sosialisasi KUHP baru.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum melalui berbagai program unggulan yang tergabung dalam inisiatif "Quick Win". Inisiatif ini diluncurkan di Jakarta pada Senin lalu, dan salah satu fokus utamanya adalah pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin).
Kepala BPSDM Hukum Kemenkumham, Gusti Ayu Putu Suwardani, menjelaskan bahwa pengembangan Poltekpin sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi di bidang hukum merupakan prioritas utama. "Kami berkomitmen untuk mempercepat pengembangan Poltekpin agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. Berbagai tahapan telah dilakukan untuk jurusan hukum terapan," ujar Gusti dalam keterangan tertulis.
Program 'Quick Win' ini mencakup berbagai upaya, mulai dari pelantikan direktur dan wakil direktur Poltekpin, pembentukan tim pengembangan, koordinasi dengan akademisi, hingga penyusunan kurikulum yang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan industri hukum saat ini. Selain itu, pembangunan Gedung Rektorat Poltekpin juga telah mencapai 98 persen per 14 Februari 2025, menandakan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.
Pengembangan Poltekpin dan Program Unggulan Lainnya
Beberapa program unggulan lain juga telah dan sedang dijalankan oleh BPSDM Hukum. Salah satunya adalah program Internalisasi Nilai Pancasila dan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai yang berlangsung pada 20-23 Desember 2024 di Yogyakarta. Sebanyak 267 peserta dari berbagai satuan kerja mengikuti program ini, dengan narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk Wakil Menteri Hukum, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta praktisi kepemimpinan dan pertahanan. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter ASN yang berintegritas dan disiplin.
Tidak hanya itu, BPSDM Hukum juga menyelenggarakan Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemenkumham pada Tahun Anggaran 2025. Program ini dirancang untuk mencetak pemimpin masa depan yang memiliki visi yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Program ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu membawa Kemenkumham menuju kemajuan yang lebih pesat.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah sukses dilaksanakan pada 30 Januari 2025 di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tangerang. Sosialisasi ini mendapatkan sambutan yang sangat antusias, dengan jumlah peserta login mencapai 9.417 orang dan 6.365 orang berhasil mencetak sertifikat.
Inovasi dan Peningkatan Kualitas Seleksi Pegawai
BPSDM Hukum juga terus berupaya mendorong inovasi dalam pengembangan SDM melalui pembentukan Tim Pengelola Community of Practice (CoP). Diskusi kelompok terarah telah diselenggarakan pada 23 Januari 2025 untuk memfasilitasi berbagi praktik terbaik antar pegawai dan meningkatkan kompetensi ASN. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan saling mendukung.
Dalam rangka meningkatkan kualitas seleksi pegawai, BPSDM Hukum telah melakukan Evaluasi Norma Tes Potensi dengan melibatkan ahli psikometri dan psikolog dari beberapa universitas ternama di Indonesia, seperti Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, dan Universitas Al Azhar Indonesia. Hasil evaluasi ini akan diterapkan pada tahun 2025 untuk memastikan sistem seleksi yang lebih objektif dan berkualitas.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, BPSDM Hukum juga sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan. Rancangan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembinaan SDM hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan SDM di lingkungan Kemenkumham akan lebih terarah dan terukur.
Semua inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. BPSDM Hukum optimistis langkah-langkah ini akan memberikan dampak positif pada sistem hukum dan pelayanan publik di Indonesia.
