Komisi III DPR RI menginisiasi revisi total RUU KUHAP untuk menyamakan nilai-nilai hukum dengan KUHP baru yang berlaku mulai 1 Januari 2026, guna memastikan keselarasan sistem peradilan pidana.

Komisi III DPR RI dan Komisi Yudisial (KY) menggelar rapat membahas revisi KUHAP untuk menyesuaikan dengan KUHP baru, yang menekankan keadilan restoratif dan pengawasan proses hukum.

Hakim Agung MA Prof. KPH. Yanto dikukuhkan sebagai guru besar Unissula Semarang, menekankan pentingnya restitusi dalam kasus penggelapan jabatan dan reformasi hukum terkait.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan tantangan sosialisasi dan implementasi KUHP Nasional 2026, termasuk perubahan paradigma hukum pidana dan proses pembuatannya yang panjang.

YLBHI menilai revisi KUHAP dan KUHP sebagai langkah krusial dalam mereformasi kepolisian, memastikan kontrol kewenangan, dan penegakan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel, seiring implementasi KUHP baru pada 2026.