DPR RI Setujui RUU KUHAP sebagai Usul Inisiatif: Siap Berlaku 2026
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU perubahan UU KUHAP menjadi RUU usul inisiatif DPR, ditargetkan berlaku seiring KUHP baru pada Januari 2026.
Jakarta, 18 Februari 2025 - Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13, Selasa lalu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Persetujuan ini menandai langkah maju signifikan dalam proses legislasi yang bertujuan merevisi aturan hukum acara pidana di Indonesia.
Proses Persetujuan RUU KUHAP
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjelaskan bahwa usulan tersebut diajukan berdasarkan surat dari pimpinan Komisi III DPR RI pada 12 Februari 2025. Setelah pertanyaan resmi diajukan, "Apakah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU usul inisiatif Komisi III DPR RI dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?", anggota DPR yang hadir menyatakan persetujuannya. Sebelum pengambilan keputusan, setiap fraksi partai politik menyampaikan pandangan tertulis melalui juru bicara masing-masing.
Proses pembahasan RUU KUHAP di Komisi III DPR RI telah berlangsung intensif sejak masa sidang pasca-reses awal tahun 2025. Komisi III telah melibatkan berbagai narasumber penting, termasuk Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dalam serangkaian diskusi dan konsultasi guna memastikan revisi KUHAP terarah dan komprehensif.
Urgensi Revisi KUHAP dan Program Legislasi Nasional
RUU KUHAP termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, sebuah prioritas yang ditetapkan oleh Komisi III DPR RI. Urgensi pembahasan RUU ini didorong oleh berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 1 Januari 2026. Revisi KUHAP dianggap penting karena sebagai hukum formil, ia akan mengoperasikan KUHP yang merupakan hukum materiil. Keselarasan antara semangat politik hukum KUHAP dan KUHP menjadi kunci keberhasilan implementasi hukum yang baru.
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RUU
Komisi III DPR RI berkomitmen untuk melibatkan masyarakat luas dalam proses penyusunan RUU KUHAP. Hal ini dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik dalam revisi undang-undang yang krusial ini. Komisi III akan memastikan bahwa suara dari berbagai elemen masyarakat didengar dan dipertimbangkan sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang.
Kesimpulan
Pengesahan RUU KUHAP sebagai usul inisiatif DPR RI merupakan tonggak penting dalam upaya penyempurnaan sistem hukum acara pidana di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, diharapkan revisi KUHAP akan mampu mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan transparan. Proses selanjutnya adalah pembahasan lebih lanjut dan pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang, dengan target implementasi bersamaan dengan KUHP baru pada awal tahun 2026.
