Kemenkumham Harmonisasi Ranperkada Kampung Iklim Bangka Tengah: Wujudkan Produk Hukum Berkualitas
Kemenkumham Harmonisasi Ranperkada Kampung Iklim Bangka Tengah: Wujudkan Produk Hukum Berkualitas

Kemenkumham Babel harmonisasi Ranperkada Kampung Iklim Bangka Tengah, selaraskan dengan peraturan perundang-undangan demi produk hukum daerah berkualitas.

Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan

Kemenkum Kalsel aktif harmonisasi raperda dan raperbup untuk memastikan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Selatan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

79 Ranperkada Bangka Tengah Diharmonisasi, Wujud Produk Hukum Berkualitas
79 Ranperkada Bangka Tengah Diharmonisasi, Wujud Produk Hukum Berkualitas

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel telah berhasil mengharmonisasikan 79 rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) Bangka Tengah pada tahun 2024, memastikan produk hukum daerah berkualitas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemenkumham Babel Harmonisasikan Dua Ranperbup Bangka Tengah, Pastikan Keselarasan Hukum
Kemenkumham Babel Harmonisasikan Dua Ranperbup Bangka Tengah, Pastikan Keselarasan Hukum

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung harmonisasikan dua Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah terkait bantuan sektor pertanian dan anggaran BLUD RSUD Ibnu Saleh, demi keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pengendalian Gratifikasi HST, Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pengendalian Gratifikasi HST, Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Kemenkumham Kalsel menyerahkan hasil harmonisasi Raperda Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Raperda Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Palangka Raya Perkuat Regulasi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas
Palangka Raya Perkuat Regulasi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas

Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat regulasi pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kemenkumham Maluku Utara Harmonisasi Raperda RTRW Taliabu: Jaminan Pembangunan Berkelanjutan
Kemenkumham Maluku Utara Harmonisasi Raperda RTRW Taliabu: Jaminan Pembangunan Berkelanjutan

Kemenkumham Maluku Utara berhasil selesaikan harmonisasi Raperda RTRW Kabupaten Pulau Taliabu 2025-2044, memastikan pembangunan berkelanjutan dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah
Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan untuk memastikan peraturan daerah selaras dengan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Enam Ranperbup di Polman untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Enam Ranperbup di Polman untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Kemenkumham Sulbar telah melakukan harmonisasi enam Ranperbup di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan publik, serta mencegah tumpang tindih peraturan.

Kemenkum Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel Perkuat Sinergi Pengelolaan Anggaran
Kemenkum Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel Perkuat Sinergi Pengelolaan Anggaran

Kemenkumham Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel memperkuat kerja sama dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk membahas perubahan nomenklatur dan efisiensi anggaran.

Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Lima Ranperbup Polman untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Lima Ranperbup Polman untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan

Kemenkumham Sulbar telah melakukan harmonisasi lima rancangan peraturan bupati (ranperbup) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk remunerasi di RSUD Andi Depu.