Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan

Kemenkum Kalsel aktif harmonisasi raperda dan raperbup untuk memastikan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Selatan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk Optimalkan Tata Kelola
Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk Optimalkan Tata Kelola

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan harmonisasi terhadap tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas
Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi empat Ranperkada Banggai Laut untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan hukum nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenkumham Babel Harmonisasikan Dua Ranperbup Bangka Tengah, Pastikan Keselarasan Hukum
Kemenkumham Babel Harmonisasikan Dua Ranperbup Bangka Tengah, Pastikan Keselarasan Hukum

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung harmonisasikan dua Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah terkait bantuan sektor pertanian dan anggaran BLUD RSUD Ibnu Saleh, demi keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperbup HST: Atur Manajemen Sampah dan Rumah Singgah
Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperbup HST: Atur Manajemen Sampah dan Rumah Singgah

Kemenkumham Kalsel telah melakukan harmonisasi Raperbup HST tentang manajemen persampahan dan rumah singgah untuk memastikan peraturan tersebut berkualitas dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kemenkumham Harmonisasi Empat Ranperwako Pangkalpinang untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Kemenkumham Harmonisasi Empat Ranperwako Pangkalpinang untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan harmonisasi empat Ranperwako Pangkalpinang terkait pengelolaan BLUD, guna memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan publik.

Palangka Raya Perkuat Regulasi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas
Palangka Raya Perkuat Regulasi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas

Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat regulasi pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Enam Ranperbup Mamuju Tengah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Enam Ranperbup Mamuju Tengah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Kementerian Hukum dan HAM Sulbar telah melakukan harmonisasi enam Rancangan Peraturan Bupati Mamuju Tengah guna meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah
Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan untuk memastikan peraturan daerah selaras dengan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kemenkum Sumsel Harmonisasi Perwali Palembang Soal Pengangkatan Pejabat RSUD
Kemenkum Sumsel Harmonisasi Perwali Palembang Soal Pengangkatan Pejabat RSUD

Kemenkumham Sumsel telah berhasil melakukan harmonisasi terhadap rancangan Perwali Palembang tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat RSUD, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperbup Barru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperbup Barru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kemenkum Sulsel telah melakukan harmonisasi dua rancangan peraturan Bupati Barru terkait pembebasan retribusi bangunan dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selaras dengan regulasi nasional.