Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Enam Ranperbup di Polman untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Kemenkumham Sulbar telah melakukan harmonisasi enam Ranperbup di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan publik, serta mencegah tumpang tindih peraturan.
Polewali Mandar, Sulawesi Barat - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) baru-baru ini menyelesaikan harmonisasi enam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Langkah ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.
Harmonisasi Ranperbup untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Sunu Tedy Maranto, menjelaskan bahwa harmonisasi ini bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesehatan. Proses harmonisasi ini sangat penting untuk menghindari potensi tumpang tindih antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah atau setara. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem regulasi yang lebih efektif dan efisien.
Keenam Ranperbup yang telah diharmonisasi mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah Ranperbup tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, pegawai tidak tetap, dan pihak lainnya. Peraturan ini diharapkan dapat mengatur perjalanan dinas secara lebih tertib dan akuntabel.
Peraturan yang Diharmonisasi
Selain itu, terdapat Ranperbup tentang pedoman penatausahaan keuangan bidang kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) lingkungan Pemkab Polman. Harmonisasi ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan di sektor kesehatan lebih transparan dan akuntabel. Kemudian, ada juga Ranperbup tentang remunerasi pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas, serta Ranperbup tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan keuangan pada BLUD UPTD Puskesmas. Kedua Ranperbup ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi Puskesmas.
Tidak hanya fokus pada sektor kesehatan, harmonisasi juga mencakup Ranperbup tentang rencana penanggulangan kemiskinan daerah periode 2025-2029. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan. Terakhir, ada Ranperbup tentang batas wilayah administrasi desa dan kelurahan di Kecamatan Matanga, Kabupaten Polman. Peraturan ini penting untuk kejelasan administrasi pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan.
Harapan Kedepan
Sunu Tedy Maranto berharap, dengan selesainya harmonisasi keenam Ranperbup ini, akses pelayanan kesehatan dan pelayanan publik di Kabupaten Polman akan meningkat. Ia juga optimistis bahwa produk hukum yang telah diharmonisasi ini akan berkontribusi pada peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. "Diharapkan juga akan terjadi peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik guna meningkatkan pembangunan daerah dengan lahirnya produk hukum tersebut," katanya.
Proses harmonisasi Ranperbup ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Polman dan Kemenkumham Sulbar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Dengan regulasi yang jelas dan terharmonisasi, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan.
