Kemenkumham Sulbar Harmonisasi Lima Ranperbup Polman untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Kemenkumham Sulbar telah melakukan harmonisasi lima rancangan peraturan bupati (ranperbup) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk remunerasi di RSUD Andi Depu.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar) baru-baru ini melakukan harmonisasi terhadap lima rancangan peraturan bupati (ranperbup) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Langkah ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Sunu Tedy Maranto, menjelaskan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kelima ranperbup ini bertujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih baik dan terintegrasi. Harmonisasi ini penting untuk memastikan tidak ada tumpang tindih aturan dan meningkatkan kualitas produk hukum daerah.
Kelima ranperbup yang diharmonisasi meliputi: Ranperbup tentang remunerasi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Depu; Ranperbup RSUD Polman mengenai standar biaya BLUD RSUD Andi Depu; dan Ranperbup tentang pengangkatan pegawai BLUD Puskesmas. Selain itu, juga termasuk Ranperbup tentang Biaya Pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Polman; serta Ranperbup tentang tambahan penghasilan ASN tahun 2025.
Proses harmonisasi ini, menurut Sunu, sangat krusial untuk mencegah konflik antar peraturan serta memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas produk hukum di Sulbar. Harapannya, produk hukum daerah yang dihasilkan akan mampu mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor kesehatan, dan mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam materi aturannya.
Dengan harmonisasi ini, diharapkan akan terjadi sinergi dalam pembentukan regulasi, berujung pada perbaikan pelayanan kesehatan dan peningkatan pembangunan daerah secara keseluruhan. Kemenkumham Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulbar melalui penyempurnaan regulasi yang tepat dan terintegrasi.
Proses harmonisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Polman. Dengan regulasi yang lebih baik, diharapkan pelayanan kesehatan di RSUD Andi Depu dan fasilitas kesehatan lainnya dapat ditingkatkan, memberikan dampak positif bagi masyarakat Polman.
Kelima ranperbup ini, setelah diharmonisasi, akan menjadi landasan hukum yang kuat dan terintegrasi dalam pengelolaan RSUD Andi Depu, Puskesmas, dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik di sektor kesehatan.
