Kemenkum Kalsel Dukung Penuh Pembangunan Berbasis Kepastian Hukum di Era Kepemimpinan Gubernur Muhidin
Kemenkum Kalsel menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan yang berbasis kepastian hukum, guna mewujudkan visi 'Kalsel Bekerja' di bawah kepemimpinan Gubernur Muhidin.
Banjarmasin, 4 Maret 2024 (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembangunan berbasis kepastian hukum di era kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor (Paman Birin). Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Nuryanti Widyastuti, dalam rangka mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik bagi Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya di rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Nuryanti menekankan pentingnya sinergi antar lembaga pemerintahan untuk mencapai kemajuan Kalsel. Ia hadir dalam rapat tersebut yang beragenda penyampaian pidato sambutan Gubernur Kalimantan Selatan di awal masa jabatan 2025-2030. Nuryanti menegaskan bahwa kepastian hukum dan regulasi yang jelas merupakan fondasi utama untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik utama Pulau Kalimantan.
Lebih lanjut, Nuryanti menjelaskan bahwa Kemenkumham Kalsel siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi 'Kalsel Bekerja' dengan memastikan regulasi yang mendukung investasi dan kesejahteraan masyarakat berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini sejalan dengan potensi besar Kalsel sebagai pusat logistik di Kalimantan, yang membutuhkan dukungan regulasi yang kuat untuk meningkatkan daya saing daerah.
Sinergi Antar Lembaga: Kunci Kemajuan Kalimantan Selatan
Nuryanti Widyastuti, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, menyatakan bahwa sinergi antar lembaga merupakan kunci utama dalam menciptakan Kalimantan Selatan yang lebih maju dan sejahtera. Kemenkumham Kalsel berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Kalsel, untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum dalam setiap program pembangunan.
Dengan memastikan regulasi yang kondusif, diharapkan investasi akan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Kemenkumham Kalsel siap memberikan pendampingan dan asistensi hukum untuk memastikan semua proses pembangunan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Komitmen ini juga mencakup penyelarasan regulasi yang bertujuan memperkuat daya saing daerah. Hal ini penting mengingat potensi besar Kalsel sebagai pusat logistik di Kalimantan. Regulasi yang harmonis dan efisien akan menarik investor dan memperlancar arus barang dan jasa.
Dukungan Penuh Terhadap Visi 'Kalsel Bekerja'
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, menyampaikan apresiasinya terhadap capaian pembangunan di Kalsel selama lima tahun periode kepemimpinan sebelumnya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersinergi dalam mewujudkan visi 'Kalsel Bekerja' yang berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera.
Visi ini sejalan dengan komitmen Kemenkumham Kalsel untuk mendukung pembangunan berbasis kepastian hukum. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kemenkumham Kalsel, diharapkan visi 'Kalsel Bekerja' dapat terwujud dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Nuryanti menambahkan, "Dibutuhkan komitmen bersama untuk membangun Kalimantan Selatan yang lebih maju dan sejahtera dalam lima tahun ke depan." Pernyataan ini menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama semua pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Kemenkumham Kalsel siap berperan aktif dalam memastikan terwujudnya kepastian hukum yang menjadi dasar pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, diharapkan Kalsel dapat semakin maju dan sejahtera di masa mendatang.
