Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan sidang sengketa Pilkada digelar cepat untuk kepastian hukum dan kelancaran pemerintahan, tujuh gugatan hasil PSU dan rekapitulasi suara ulang telah disidangkan.

Sebanyak 80 pasangan di Lebak, Banten, mengikuti sidang isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan siri mereka dan memperoleh dokumen legalitas.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel menyerahkan dua sertifikat tanah wakaf di Takalar untuk Yayasan Pendidikan Islam dan masjid, guna memberikan kepastian hukum dan pengelolaan optimal.

Kemenag Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berkolaborasi dengan BPN untuk mensertifikasi tanah wakaf Masjid Abiyyu Tsaqib dan Masjid Baitul Makmur di Kabanjahe, guna memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik.

Pakar hukum soroti pentingnya kepastian hukum dalam penertiban kawasan hutan sawit, khususnya di Kalimantan Tengah, agar tidak merampas hak rakyat.

Penetapan batas desa di Sleman melalui Perbup memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi pemerintahan, sekaligus menciptakan kejelasan wilayah administrasi.

Pakar Hukum Agraria Unpad menilai putusan PTUN Bandung terkait sengketa lahan SMAN 1 Bandung yang memenangkan Perkumpulan Lyceum Kristen kebablasan dan melampaui kewenangan.

Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, mendesak Kementerian ATR/BPN untuk menyeimbangkan investasi dengan hak-hak rakyat atas tanah adat dan ulayat guna mencegah konflik agraria dan memastikan kepastian hukum.

Menteri Hukum dan HAM berkomitmen mendukung pembangunan daerah di Sulawesi Tengah yang berfokus pada keadilan sosial dan kepastian hukum, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pemerataan kesejahteraan.

Ombudsman turun tangan menyelesaikan sengketa sertifikat rumah di Perumahan Balandongan Hills, Bogor, memastikan hak kepemilikan warga terlindungi dan mendesak pengembang menyelesaikan masalah sertifikat.

Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, melantik 50 notaris baru dan menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas untuk menjaga kepastian hukum.

Tujuh fraksi DPRD Kalteng sepakat membahas Raperda pengelolaan pertambangan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatasi kelangkaan bahan bangunan.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menetapkan target PTSL tahun 2025 sebesar 1,5 juta bidang, turun dari target sebelumnya, dengan fokus pada efisiensi dan sisa lahan yang belum terdaftar.

Gubernur Khofifah meminta percepatan penyelesaian RDTR di Jawa Timur untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dan meningkatkan investasi asing, terutama dari AS, Singapura, dan Tiongkok.

Pemerintah Provinsi Kepri dan Kemenkumham Kepri perkuat sinergi untuk harmonisasi regulasi daerah, inventarisasi produk hukum, dan perlindungan kekayaan intelektual demi kemajuan ekonomi Kepri.

Kemenkum Kalsel menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan yang berbasis kepastian hukum, guna mewujudkan visi 'Kalsel Bekerja' di bawah kepemimpinan Gubernur Muhidin.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengimbau pelaku usaha untuk segera mengurus perizinan ketenagalistrikan guna menghindari sanksi dan memastikan kelancaran usaha.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur berkolaborasi dengan Muhammadiyah untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf, menjamin kepastian hukum, dan memaksimalkan manfaat aset.

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meminta pemerintah transparan terkait pengambilalihan 3,7 juta hektare lahan sawit bermasalah, menekankan pentingnya kepastian hukum dan dampak bagi masyarakat.

Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura tekankan pentingnya kepastian hukum pengelolaan FTZ di Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun untuk menarik investasi signifikan dan bersaing dengan Singapura dan Malaysia.