Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah di badan dan sepadan sungai akan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama negara untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan pengelolaan sumber daya air yang optimal.

Pengamat Hardjuno Wiwoho menilai, kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang kompeten sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia serta menyelamatkan IHSG dari gejolak.

Anggota DPR RI, I Nyoman Parta, mendorong RUU PPMI untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang merugikan banyak pihak.

Kodam XIII/Merdeka dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara bersinergi untuk mendukung program strategis pertanahan, demi menciptakan kepastian hukum dan menghindari konflik lahan.

Peneliti LPEM FEB UI, Eugenia Mardanugraha, mendorong pemerintah memberikan kepastian hukum pada industri sawit agar iklim investasi tetap terjaga dan berkontribusi besar pada perekonomian nasional.

Ombudsman RI mendesak Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam pengadaan BBM serta menjamin distribusi elpiji tepat sasaran guna mencegah malaadministrasi dan melindungi hak masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, melantik 50 notaris baru dan menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas untuk menjaga kepastian hukum.

Tujuh fraksi DPRD Kalteng sepakat membahas Raperda pengelolaan pertambangan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatasi kelangkaan bahan bangunan.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menetapkan target PTSL tahun 2025 sebesar 1,5 juta bidang, turun dari target sebelumnya, dengan fokus pada efisiensi dan sisa lahan yang belum terdaftar.

Gubernur Khofifah meminta percepatan penyelesaian RDTR di Jawa Timur untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dan meningkatkan investasi asing, terutama dari AS, Singapura, dan Tiongkok.

Kejari Bireuen, Aceh, memberikan pendampingan hukum untuk mempercepat sertifikasi 50 tanah wakaf pada awal 2025 guna mencegah sengketa dan penyelewengan, berkolaborasi dengan Kemenag dan BPN setempat.

Kemenkumham Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon perkuat sinergi untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Maluku melalui peningkatan pelayanan publik dan edukasi hukum.