Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur berkolaborasi dengan Muhammadiyah untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf, menjamin kepastian hukum, dan memaksimalkan manfaat aset.

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meminta pemerintah transparan terkait pengambilalihan 3,7 juta hektare lahan sawit bermasalah, menekankan pentingnya kepastian hukum dan dampak bagi masyarakat.

Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura tekankan pentingnya kepastian hukum pengelolaan FTZ di Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun untuk menarik investasi signifikan dan bersaing dengan Singapura dan Malaysia.

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan untuk memastikan peraturan daerah selaras dengan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kemenkum Kalsel berkoordinasi dengan Ditjen AHU Kemenkumham RI untuk mengoptimalkan layanan penegasan status kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri sesuai Permenkumham Nomor 6 Tahun 2025.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur mendorong percepatan sertifikasi 5.000 tanah wakaf di Tuban untuk memberikan kepastian hukum bagi tempat ibadah dan pondok pesantren.

Kantah Manokwari telah mendistribusikan 392 sertifikat tanah gratis melalui program PTSL di Kampung Bedib Matoa, Distrik Prafi, Papua Barat, memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi warga.

Kejari Bireuen, Aceh, memberikan pendampingan hukum untuk mempercepat sertifikasi 50 tanah wakaf pada awal 2025 guna mencegah sengketa dan penyelewengan, berkolaborasi dengan Kemenag dan BPN setempat.

Kemenkumham Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon perkuat sinergi untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Maluku melalui peningkatan pelayanan publik dan edukasi hukum.