Wakil Bupati Banyumas tekankan pentingnya program PPTPKH untuk menyelesaikan persoalan penguasaan tanah di kawasan hutan, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulteng telah mengidentifikasi 17 kasus konflik agraria dalam dua bulan pembentukannya, mendorong Gubernur Anwar Hafid untuk meminta solusi adil dan berkelanjutan.

Ombudsman RI mengawal proses revitalisasi irigasi Curug Agung Subang agar berjalan tanpa merugikan warga, dengan menunda sementara penggusuran dan memastikan adanya keadilan dan ganti rugi.

Kantah HSS telah menyertifikasikan 82,62 hektare lahan hasil pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat, memberikan kepastian hukum dan peluang peningkatan ekonomi.

Ombudsman RI turun tangan mengawasi pembongkaran bangunan di Subang, Jawa Barat, untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak revitalisasi saluran irigasi Curug Agung.

Pakar hukum kehutanan menyoroti pentingnya Satu Peta Kehutanan untuk menciptakan kepastian hukum dan menarik investasi, terutama di sektor kelapa sawit, menyusul terbitnya Perpres No. 5 Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar sidang isbat nikah massal untuk 89 pasangan yang belum tercatat secara negara, memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi kependudukan.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen melindungi tanah ulayat di Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan sosialisasi dan percepatan pendaftaran tanah adat untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya gencar mendorong masyarakat adat untuk mendaftarkan tanah ulayat guna memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa lahan.

Penetapan batas desa di Sleman melalui Perbup memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi pemerintahan, sekaligus menciptakan kejelasan wilayah administrasi.

Pakar Hukum Agraria Unpad menilai putusan PTUN Bandung terkait sengketa lahan SMAN 1 Bandung yang memenangkan Perkumpulan Lyceum Kristen kebablasan dan melampaui kewenangan.

Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, mendesak Kementerian ATR/BPN untuk menyeimbangkan investasi dengan hak-hak rakyat atas tanah adat dan ulayat guna mencegah konflik agraria dan memastikan kepastian hukum.

Menteri Hukum dan HAM berkomitmen mendukung pembangunan daerah di Sulawesi Tengah yang berfokus pada keadilan sosial dan kepastian hukum, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pemerataan kesejahteraan.

Ombudsman turun tangan menyelesaikan sengketa sertifikat rumah di Perumahan Balandongan Hills, Bogor, memastikan hak kepemilikan warga terlindungi dan mendesak pengembang menyelesaikan masalah sertifikat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berkomitmen sertifikasi sempadan sungai untuk mencegah klaim tanah ilegal dan memastikan kepastian hukum atas aset negara.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru selesai akhir 2025 untuk mendukung KUHP baru yang berlaku Januari 2026, dengan jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan KUHAP baru akan menjamin hak asasi manusia dan kepastian hukum di Indonesia dengan membatasi masa status tersangka maksimal dua tahun.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantu mengurus sertifikat lahan untuk lima investor yang telah menanamkan modal senilai Rp2,42 triliun di IKN, Kalimantan Timur, guna memastikan kepastian hukum dan percepatan pembangunan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah di badan dan sepadan sungai akan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama negara untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan pengelolaan sumber daya air yang optimal.