Ombudsman RI turun tangan mengawasi pembongkaran bangunan di Subang, Jawa Barat, untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak revitalisasi saluran irigasi Curug Agung.

Pakar hukum kehutanan menyoroti pentingnya Satu Peta Kehutanan untuk menciptakan kepastian hukum dan menarik investasi, terutama di sektor kelapa sawit, menyusul terbitnya Perpres No. 5 Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar sidang isbat nikah massal untuk 89 pasangan yang belum tercatat secara negara, memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi kependudukan.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen melindungi tanah ulayat di Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan sosialisasi dan percepatan pendaftaran tanah adat untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya gencar mendorong masyarakat adat untuk mendaftarkan tanah ulayat guna memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa lahan.

Peneliti UI menyoroti pentingnya kepastian hukum untuk keberlanjutan industri sawit Indonesia yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan petani.

Peningkatan indeks reformasi hukum di Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah, didukung penuh oleh Kemenkum Kalsel dan Pemkab Kotabaru.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 11 sertifikat tanah ulayat dan wakaf di Padang, Sumatera Barat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat.

Kemenkumham Lampung menekankan pentingnya peran notaris dalam penegakan hukum dan pelayanan hukum masyarakat untuk menjamin kepastian hukum, termasuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung penuh program reforma agraria BPN dengan redistribusi 100 bidang tanah di lima desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berkomitmen sertifikasi sempadan sungai untuk mencegah klaim tanah ilegal dan memastikan kepastian hukum atas aset negara.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru selesai akhir 2025 untuk mendukung KUHP baru yang berlaku Januari 2026, dengan jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan KUHAP baru akan menjamin hak asasi manusia dan kepastian hukum di Indonesia dengan membatasi masa status tersangka maksimal dua tahun.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantu mengurus sertifikat lahan untuk lima investor yang telah menanamkan modal senilai Rp2,42 triliun di IKN, Kalimantan Timur, guna memastikan kepastian hukum dan percepatan pembangunan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah di badan dan sepadan sungai akan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama negara untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan pengelolaan sumber daya air yang optimal.

Pengamat Hardjuno Wiwoho menilai, kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang kompeten sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia serta menyelamatkan IHSG dari gejolak.

Anggota DPR RI, I Nyoman Parta, mendorong RUU PPMI untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang merugikan banyak pihak.

Kodam XIII/Merdeka dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara bersinergi untuk mendukung program strategis pertanahan, demi menciptakan kepastian hukum dan menghindari konflik lahan.

Peneliti LPEM FEB UI, Eugenia Mardanugraha, mendorong pemerintah memberikan kepastian hukum pada industri sawit agar iklim investasi tetap terjaga dan berkontribusi besar pada perekonomian nasional.

Ombudsman RI mendesak Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam pengadaan BBM serta menjamin distribusi elpiji tepat sasaran guna mencegah malaadministrasi dan melindungi hak masyarakat.