Kemenkum Kalsel Direkomendasikan Raih Predikat WBK 2025
Tim Penilai Itjen merekomendasikan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025 setelah melalui evaluasi dan tinjauan lapangan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat kabar baik dari Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (TPI Itjen Kemenkumham). Setelah melalui proses evaluasi yang ketat, Kemenkumham Kalsel direkomendasikan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025. Rekomendasi ini diberikan setelah tim penilai melakukan desk evaluasi dan tinjauan lapangan di kantor tersebut.
Pengumuman rekomendasi ini disampaikan langsung oleh anggota TPI Itjen Kemenkumham, Nanih Kusnani, di Banjarmasin pada Minggu lalu. Beliau menyampaikan apresiasi atas semangat dan kerja keras seluruh pegawai Kemenkumham Kalsel dalam membangun zona integritas. Proses penilaian ini merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia.
Meskipun telah direkomendasikan, Nanih Kusnani juga menyampaikan beberapa catatan untuk penyempurnaan pada setiap kelompok kerja (pokja) di Kemenkumham Kalsel. Catatan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan di kantor tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah praktik korupsi.
Evaluasi dan Komitmen Perbaikan
Berdasarkan hasil desk evaluasi dan tinjauan lapangan, Kanwil Kemenkumham Kalsel dinilai telah memenuhi nilai minimal untuk diusulkan ke tahap penilaian panel nasional. Namun, masih terdapat beberapa poin yang perlu diperbaiki. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menyatakan komitmennya untuk memperbaiki data dukung yang masih kurang.
Nuryanti Widyastuti menekankan pentingnya menjaga semangat dan konsistensi dalam membangun Zona Integritas (ZI). Beliau mengajak seluruh pegawai untuk segera menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan oleh Tim Penilai Internal. Dengan demikian, diharapkan Kemenkumham Kalsel dapat meraih predikat WBK pada tahun ini.
“Mari segera kita tindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan oleh Tim Penilai Internal, dan kita terus berproses untuk tetap menjaga semangat dan konsistensi dalam membangun ZI,” ucap Nuryanti Widyastuti. Pernyataan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di lingkungan Kemenkumham Kalsel.
Exit Meeting Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK yang digelar di Balai Pertemuan Garuda Banjarmasin menjadi momentum penting dalam proses ini. Kegiatan ini merupakan evaluasi dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) yang telah dilakukan Kemenkumham Kalsel.
Langkah-langkah Ke Depan
Setelah menerima rekomendasi dan catatan dari Tim Penilai Itjen, Kemenkumham Kalsel akan fokus pada penyempurnaan beberapa poin yang masih perlu diperbaiki. Proses ini melibatkan seluruh pegawai dan akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi kunci dalam proses perbaikan ini.
Dengan adanya rekomendasi ini, Kemenkumham Kalsel semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan. Predikat WBK bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga merupakan bukti nyata komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan.
Kemenkumham Kalsel berkomitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan dari seluruh pegawai dan pimpinan, diharapkan predikat WBK dapat diraih pada tahun 2025. Keberhasilan ini akan menjadi bukti nyata komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Ke depan, Kemenkumham Kalsel akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja. Hal ini akan dilakukan melalui berbagai program dan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan publik terhadap Kemenkumham Kalsel akan semakin meningkat.
Proses menuju WBK ini juga akan menjadi pembelajaran berharga bagi instansi pemerintah lainnya. Kemenkumham Kalsel siap untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di seluruh Indonesia.
