Kemenkumham Jatim Perkuat Zona Integritas Menuju 2025
Kemenkumham Jawa Timur berkomitmen membangun zona integritas hingga 2025 melalui reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan layanan publik dengan melibatkan Ombudsman Jatim.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur (Jatim) resmi mencanangkan komitmen bersama untuk memperkuat reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju tahun 2025. Penandatanganan komitmen ini dilakukan di Surabaya pada Kamis, 30 Januari 2024. Langkah ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto, menekankan pentingnya manajemen risiko dalam mencegah korupsi. Menurutnya, mengoptimalkan manajemen risiko akan membantu mengidentifikasi potensi korupsi dan memperkuat pengawasan internal. 'Kunci utama dari manajemen risiko adalah pencegahan, bukan hanya reaksi setelah kejadian,' tegas Haris. Ia menambahkan perlunya sistem kontrol internal yang ketat, pelatihan SDM yang memadai, dan sistem pengaduan masyarakat yang transparan.
Kegiatan ini juga dihadiri Agus Muttaqin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Agus Muttaqin memberikan penguatan terkait pentingnya pengelolaan pengaduan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Ia menekankan sinergi antara pengelolaan pengaduan yang efektif dan upaya meminimalisir risiko korupsi akan menciptakan birokrasi yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah nyata, Kemenkumham Jatim akan menerapkan sistem e-budgeting dan e-procurement. Selain itu, audit internal akan diperketat untuk meminimalisir celah korupsi. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan efektivitas program Zona Integritas ini berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
Dengan komitmen ini, Kemenkumham Jatim berharap dapat terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berintegritas. Tujuan utamanya adalah memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat Jawa Timur. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya.
Melalui kolaborasi dengan Ombudsman Jatim, Kemenkumham Jatim berupaya membangun sistem yang responsif terhadap pengaduan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat komitmen dalam mewujudkan Zona Integritas. Dengan langkah-langkah konkret dan komitmen yang kuat, Kemenkumham Jatim optimistis dapat mencapai target Zona Integritas pada tahun 2025.