Kemenkum Kalsel Tingkatkan Peran Pegawai untuk Raih Predikat WBK di Tahun 2025
Kemenkum Kalsel Tingkatkan Peran Pegawai untuk Raih Predikat WBK di Tahun 2025

Kemenkum Kalsel berupaya membangun peran kolektif pegawai dalam penguatan zona integritas untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2025.

1.485 PPPK Bulungan Dilantik, Bupati Tekankan Etika dan Larang Asusila
1.485 PPPK Bulungan Dilantik, Bupati Tekankan Etika dan Larang Asusila

Bupati Bulungan, Kalimantan Utara, melantik 1.485 PPPK baru dengan penekanan tegas pada etika kerja, serta larangan terlibat asusila, judi online, dan narkoba.

Pemkot Palangka Raya Perkuat Kesiapan Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
Pemkot Palangka Raya Perkuat Kesiapan Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui peningkatan pelayanan publik dan integritas aparatur.

Kanwil Kemenkumham Sulut Berkomitmen Raih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Kanwil Kemenkumham Sulut Berkomitmen Raih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Setelah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara kini bertekad membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan fokus pada enam area perubahan.

Pemprov Babel Tingkatkan Kinerja ASN lewat Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja
Pemprov Babel Tingkatkan Kinerja ASN lewat Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) tingkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja untuk mendorong tanggung jawab dan pelayanan publik yang lebih baik.

Kemenkum Kalteng Siap Wujudkan Zona Integritas Bebas Korupsi
Kemenkum Kalteng Siap Wujudkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berkomitmen penuh dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Kemenkumham: Pencanangan Zona Integritas Wujudkan Birokrasi Bersih
Kemenkumham: Pencanangan Zona Integritas Wujudkan Birokrasi Bersih

Wakil Menteri PANRB mengapresiasi komitmen Kemenkumham dalam pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, sebuah langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat.

Kemenkumham Jatim Perkuat Zona Integritas Menuju 2025
Kemenkumham Jatim Perkuat Zona Integritas Menuju 2025

Kemenkumham Jawa Timur berkomitmen membangun zona integritas hingga 2025 melalui reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan layanan publik dengan melibatkan Ombudsman Jatim.

Pemkab Kobar Bidik Zona Integritas 2025: Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Melayani
Pemkab Kobar Bidik Zona Integritas 2025: Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Melayani

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menargetkan terwujudnya zona integritas di lingkungan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai upaya menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan publik.

Kemenkumham Sulteng Perkuat Zona Integritas Menuju WBK 2025
Kemenkumham Sulteng Perkuat Zona Integritas Menuju WBK 2025

Kemenkumham Sulteng berkomitmen mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 2025 melalui penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas.

Kemenkum Kalteng Perkuat Profesionalisme Pegawai di Masa Transisi
Kemenkum Kalteng Perkuat Profesionalisme Pegawai di Masa Transisi

Kemenkumham Kalteng lantik 9 pejabat fungsional untuk tingkatkan profesionalisme pegawai dan pelayanan publik di tengah masa transisi, menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan kolaboratif.

Kejari Aceh Barat Tandatangani Pakta Integritas Wujudkan Zona Bebas Korupsi
Kejari Aceh Barat Tandatangani Pakta Integritas Wujudkan Zona Bebas Korupsi

Kejaksaan Negeri Aceh Barat menandatangani pakta integritas untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.