Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkot Makassar Raih Penghargaan Anti-Korupsi dari KPK, Skor MCP 87!
Pemkot Makassar Raih Penghargaan Anti-Korupsi dari KPK, Skor MCP 87!

Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan dari KPK sebagai daerah bebas korupsi dengan skor MCP 87, menempati posisi ketiga di Sulsel, bukti komitmen kuat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pemkot Tanjungbalai Perkuat Koordinasi dengan KPK untuk Cegah Korupsi
Pemkot Tanjungbalai Perkuat Koordinasi dengan KPK untuk Cegah Korupsi

Pemerintah Kota Tanjungbalai berkolaborasi dengan KPK untuk mencegah korupsi, dengan berbagai strategi mulai dari menolak gratifikasi hingga transparansi anggaran.

Khofifah: WTP Kesepuluh Kali Berturut-Turut Bukti Good Governance di Jatim
Khofifah: WTP Kesepuluh Kali Berturut-Turut Bukti Good Governance di Jatim

Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya oleh Pemprov Jatim menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas keuangan daerah.

Palangka Raya Raih Peringkat Pertama IPKD MCP 2024 Tingkat Kalteng
Palangka Raya Raih Peringkat Pertama IPKD MCP 2024 Tingkat Kalteng

Kota Palangka Raya berhasil meraih peringkat pertama Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 tingkat Kalimantan Tengah dengan skor 91,06, menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola pemerintahan yang bersi

Sleman Raih Peringkat Pertama MCP KPK se-DIY, Bupati Kiswaya: Target Sleman Bersih Korupsi 5 Tahun Ke Depan!
Sleman Raih Peringkat Pertama MCP KPK se-DIY, Bupati Kiswaya: Target Sleman Bersih Korupsi 5 Tahun Ke Depan!

Kabupaten Sleman berhasil meraih peringkat pertama se-DIY dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dengan skor 97,38, Bupati Sleman berkomitmen mewujudkan pemerintahan bersih dari korupsi dalam lima tahun ke depan.

Pemprov Jateng Raih Penghargaan MCP Tertinggi dari KPK: Bukti Integritas Tinggi
Pemprov Jateng Raih Penghargaan MCP Tertinggi dari KPK: Bukti Integritas Tinggi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan MCP tertinggi dari KPK berkat peningkatan nilai MCP hingga 95,56 pada tahun 2024, menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

Wali Kota Batu: MCP KPK Perkuat Pencegahan Korupsi di Daerah
Wali Kota Batu: MCP KPK Perkuat Pencegahan Korupsi di Daerah

Wali Kota Batu, Jawa Timur, Nurochman, menyatakan optimistis bahwa sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK akan efektif mencegah korupsi hingga ke tingkat daerah dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

KPK Luncurkan Indikator MCP 2025: Perangi Korupsi di Daerah
KPK Luncurkan Indikator MCP 2025: Perangi Korupsi di Daerah

KPK meluncurkan indikator MCP 2025 untuk memperkuat pencegahan korupsi di daerah, dengan fokus pada transparansi, regulasi, dan akuntabilitas pemerintahan.

Kalteng Raih Skor Tertinggi Pencegahan Korupsi Tahun 2024
Kalteng Raih Skor Tertinggi Pencegahan Korupsi Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meraih skor tertinggi dalam Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) 2024, khususnya pada area manajemen ASN, perencanaan, dan pelayanan publik, dan berkomitmen meningkatkannya di tahun 2025.

Kemenkumham Jatim Perkuat Zona Integritas Menuju 2025
Kemenkumham Jatim Perkuat Zona Integritas Menuju 2025

Kemenkumham Jawa Timur berkomitmen membangun zona integritas hingga 2025 melalui reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan layanan publik dengan melibatkan Ombudsman Jatim.

Pemkot Pekalongan Raih Penghargaan Integritas KPK 2024
Pemkot Pekalongan Raih Penghargaan Integritas KPK 2024

Pemerintah Kota Pekalongan meraih penghargaan terbaik dari KPK untuk kategori kota kecil dalam Survei Penilaian Integritas 2024, sebuah prestasi membanggakan yang mendorong peningkatan transparansi dan pencegahan korupsi.

KPK
Skor MCP Pemkab Probolinggo Naik: Bukti Komitmen Anti-Korupsi
Skor MCP Pemkab Probolinggo Naik: Bukti Komitmen Anti-Korupsi

Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemkab Probolinggo meningkat signifikan di tahun 2024, menunjukkan komitmen nyata dalam pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.