Khofifah: WTP Kesepuluh Kali Berturut-Turut Bukti Good Governance di Jatim
Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya oleh Pemprov Jatim menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas keuangan daerah.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengumumkan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Pencapaian ini diraih pada Kamis di Surabaya, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur. WTP tersebut mencerminkan komitmen Pemprov Jatim terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras kolektif, melibatkan jajaran eksekutif, dukungan DPRD, pengawasan BPK RI, dan partisipasi aktif masyarakat Jawa Timur. Khofifah menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Jatim sebagai mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Opini WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemprov Jatim telah sesuai dengan prinsip good governance, meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Hal ini juga menegaskan bahwa laporan keuangan daerah disusun berdasarkan bukti audit yang menunjukkan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.
Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Khofifah menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintah daerah. Proses ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi capaian kinerja program. Pemprov Jatim berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan secara tepat sasaran dan efisien, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Di tengah berbagai tantangan, Pemprov Jatim tetap konsisten dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Komitmen ini tercermin dalam penggunaan APBD yang tepat sasaran dan efisien, serta dampak langsungnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Khofifah menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerja sama yang erat antara eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawas menjadi kunci keberhasilan dalam meraih opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut.
Apresiasi BPK RI atas Kecepatan dan Transparansi
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan setelah melalui proses audit yang menyeluruh. Proses audit tersebut mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Opini WTP merupakan pernyataan profesional atas kewajaran informasi dalam laporan keuangan.
Meskipun pemeriksaan bukan ditujukan untuk menemukan kecurangan, pemeriksaan juga mencakup pengujian sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Widhi juga mengapresiasi Pemprov Jatim atas kecepatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang tercepat secara nasional. Hal ini menunjukkan konsistensi Pemprov Jatim dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Kecepatan dan transparansi dalam proses pelaporan keuangan menunjukkan komitmen Pemprov Jatim untuk menjaga akuntabilitas publik. Hal ini juga mempermudah proses audit dan memastikan bahwa informasi keuangan daerah dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pencapaian opini WTP sepuluh kali berturut-turut merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Jatim terhadap pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.
