Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 dari BPK RI, menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Provinsi Banten kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, menandai kesembilan kali berturut-turut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya oleh Pemprov Jatim menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas keuangan daerah.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan komitmen daerah untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memulai audit interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Makassar TA 2024; Wali Kota Makassar menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat dan responsif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periksa keuangan Pemkab Rejang Lebong tahun anggaran 2024 selama 25 hari, fokus pada Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan hukum, untuk menentukan opini akhir.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memulai audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun anggaran 2024, menekankan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Pemerintah Kota Ambon menertibkan aset daerah yang dikuasai pihak lain, termasuk kantor PT Dream Sukses Airindo, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Wali Kota Medan menyerahkan LKPD Unaudited TA 2024 ke BPK Sumut, berharap Pemkot Medan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Malta National Audit Office sepakat memperkuat kerja sama bilateral di bidang pelatihan, analisis big data, dan sistem informasi pemantauan untuk meningkatkan standar pemeriksaan dan akuntabilitas publik.

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Auditor-General's Office (AGO) Singapura meningkatkan kerja sama pemeriksaan sektor publik, meliputi transformasi digital, data analytics, dan manajemen pengetahuan, serta persiapan ASEANSAI Summit 2025.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyambut baik pemeriksaan LKPD 2024 oleh BPK RI sebagai upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pj Bupati Jayapura, Samuel Siriwa, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersiap menghadapi pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tertib administrasi dan fisik program kerja 2024.