Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Gubernur Papua Barat Daya Minta BPK Audit LKPJ Secara Objektif
Gubernur Papua Barat Daya Minta BPK Audit LKPJ Secara Objektif

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) keuangan daerah secara objektif dan independen.

BPK RI Awali Audit Keuangan Pemkot Makassar TA 2024, Wali Kota Tekankan Pentingnya Data Akurat
BPK RI Awali Audit Keuangan Pemkot Makassar TA 2024, Wali Kota Tekankan Pentingnya Data Akurat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memulai audit interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Makassar TA 2024; Wali Kota Makassar menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat dan responsif.

Wali Kota Medan Serahkan LKPD Unaudited 2024, Target Raih WTP Kembali
Wali Kota Medan Serahkan LKPD Unaudited 2024, Target Raih WTP Kembali

Wali Kota Medan menyerahkan LKPD Unaudited TA 2024 ke BPK Sumut, berharap Pemkot Medan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

LKPD Aceh Barat Tahun Anggaran 2024 Diserahkan ke BPK RI Aceh
LKPD Aceh Barat Tahun Anggaran 2024 Diserahkan ke BPK RI Aceh

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada BPK RI Perwakilan Aceh, menandai komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemprov Sulbar dan Empat Kabupaten Serahkan Laporan Keuangan ke BPK
Pemprov Sulbar dan Empat Kabupaten Serahkan Laporan Keuangan ke BPK

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan empat kabupaten menyerahkan laporan keuangan mereka ke BPK Perwakilan Sulbar, berupaya meningkatkan akuntabilitas dan berharap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemkab Sigi Tingkatkan Transparansi Keuangan: Siap Diperiksa BPK
Pemkab Sigi Tingkatkan Transparansi Keuangan: Siap Diperiksa BPK

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta siap diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulteng untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tepat dan sesuai ketentuan.

Pemprov Maluku Serahkan LKPD 2024 ke BPK: Wujud Transparansi dan Akuntabilitas
Pemprov Maluku Serahkan LKPD 2024 ke BPK: Wujud Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BPK Sulsel Periksa Interim Keuangan Pemkab Luwu Tahun 2024, Bidik WTP
BPK Sulsel Periksa Interim Keuangan Pemkab Luwu Tahun 2024, Bidik WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan interim keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2024, berharap Pemkab Luwu meraih opini WTP.

Pj Gubernur Papua Pegunungan Minta 32 OPD Siap Laporan Keuangan ke BPK
Pj Gubernur Papua Pegunungan Minta 32 OPD Siap Laporan Keuangan ke BPK

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan meminta 32 OPD segera siapkan laporan keuangan untuk audit BPK RI terkait penggunaan APBD 2024 senilai Rp2,23 triliun.

BPK RI Periksa Laporan Keuangan Papua Barat Daya: Jaga Kualitas Tata Kelola Keuangan
BPK RI Periksa Laporan Keuangan Papua Barat Daya: Jaga Kualitas Tata Kelola Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan interim laporan keuangan Provinsi Papua Barat Daya untuk memastikan kualitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, termasuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan sebelumnya.

Pemkab Mahulu: BPK Periksa Keuangan Daerah, Tingkatkan Kualitas Pengelolaan
Pemkab Mahulu: BPK Periksa Keuangan Daerah, Tingkatkan Kualitas Pengelolaan

Pemeriksaan interim LKPD 2024 oleh BPK di Kabupaten Mahakam Ulu bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Transparansi Keuangan Bantul Diperiksa BPK, Bupati Halim: Wujudkan Pemerintahan Bersih
Transparansi Keuangan Bantul Diperiksa BPK, Bupati Halim: Wujudkan Pemerintahan Bersih

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyambut baik pemeriksaan LKPD 2024 oleh BPK RI sebagai upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).