{{caption}}
Gubernur Papua Barat Daya Minta BPK Audit LKPJ Secara Objektif

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) keuangan daerah secara objektif dan independen.

{{caption}}
BPK RI Awali Audit Keuangan Pemkot Makassar TA 2024, Wali Kota Tekankan Pentingnya Data Akurat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memulai audit interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Makassar TA 2024; Wali Kota Makassar menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat dan responsif.

{{caption}}
Wali Kota Medan Serahkan LKPD Unaudited 2024, Target Raih WTP Kembali

Wali Kota Medan menyerahkan LKPD Unaudited TA 2024 ke BPK Sumut, berharap Pemkot Medan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

{{caption}}
LKPD Aceh Barat Tahun Anggaran 2024 Diserahkan ke BPK RI Aceh

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada BPK RI Perwakilan Aceh, menandai komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

{{caption}}
Pemkab Sigi Tingkatkan Transparansi Keuangan: Siap Diperiksa BPK

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta siap diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulteng untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tepat dan sesuai ketentuan.

{{caption}}
BPK Sulsel Periksa Interim Keuangan Pemkab Luwu Tahun 2024, Bidik WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan interim keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2024, berharap Pemkab Luwu meraih opini WTP.

{{caption}}
BPK RI Periksa Laporan Keuangan Papua Barat Daya: Jaga Kualitas Tata Kelola Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan interim laporan keuangan Provinsi Papua Barat Daya untuk memastikan kualitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, termasuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan sebelumnya.

{{caption}}
BPK Periksa Keuangan Pemkab Probolinggo 2024: 25 Hari Evaluasi Kinerja

Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai 20 Januari hingga 13 Februari 2025 memeriksa laporan keuangan Pemkab Probolinggo tahun 2024 untuk evaluasi kinerja dan optimalisasi pelayanan publik.