Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Gubernur Papua Barat Daya Minta BPK Audit LKPJ Secara Objektif
Gubernur Papua Barat Daya Minta BPK Audit LKPJ Secara Objektif

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) keuangan daerah secara objektif dan independen.

BPK RI Awasi Keuangan OKU 2024: Audit LKPD Dimulai
BPK RI Awasi Keuangan OKU 2024: Audit LKPD Dimulai

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memulai audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun anggaran 2024, menekankan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Transparansi Keuangan Papua: LKPD 2024 Dikirim ke BPK
Transparansi Keuangan Papua: LKPD 2024 Dikirim ke BPK

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 kepada BPK sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Papua Barat Desak Pejabat Segera Lapor LHKPN 2024
Gubernur Papua Barat Desak Pejabat Segera Lapor LHKPN 2024

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mendesak seluruh pejabat untuk segera menyelesaikan pelaporan LHKPN 2024 guna menjaga transparansi dan mencegah korupsi.

Pemprov Sulbar dan Empat Kabupaten Serahkan Laporan Keuangan ke BPK
Pemprov Sulbar dan Empat Kabupaten Serahkan Laporan Keuangan ke BPK

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan empat kabupaten menyerahkan laporan keuangan mereka ke BPK Perwakilan Sulbar, berupaya meningkatkan akuntabilitas dan berharap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemkab Biak Larang Kepala Dinas Perjalanan Luar Daerah Selama Audit BPK
Pemkab Biak Larang Kepala Dinas Perjalanan Luar Daerah Selama Audit BPK

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melarang kepala dinas bepergian keluar daerah selama audit BPK berlangsung untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun 2024.

BPK RI Periksa Laporan Keuangan Papua Barat Daya: Jaga Kualitas Tata Kelola Keuangan
BPK RI Periksa Laporan Keuangan Papua Barat Daya: Jaga Kualitas Tata Kelola Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan interim laporan keuangan Provinsi Papua Barat Daya untuk memastikan kualitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, termasuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan sebelumnya.

Pemkab Biak Numfor Minta Laporan Keuangan Rp19 Miliar dari OPD
Pemkab Biak Numfor Minta Laporan Keuangan Rp19 Miliar dari OPD

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2024 senilai Rp19 miliar sebelum audit BPK pada Februari 2025.

Gubernur Papua Barat Minta Penghematan Anggaran OPD Tahun 2025
Gubernur Papua Barat Minta Penghematan Anggaran OPD Tahun 2025

Penjabat Gubernur Papua Barat meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penghematan anggaran tahun 2025 dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

OPD Jayapura Diminta Siap Hadapi Pemeriksaan BPK RI
OPD Jayapura Diminta Siap Hadapi Pemeriksaan BPK RI

Pj Bupati Jayapura, Samuel Siriwa, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersiap menghadapi pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tertib administrasi dan fisik program kerja 2024.