Gubernur Sulawesi Utara berharap sinergi positif antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Daerah terus dijaga untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel demi pembangunan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) semester I 2025 di Ditjen PKN V, termasuk audit pengelolaan keuangan haji dan dana bantuan partai politik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan BNPB tahun 2024 di lima provinsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta efektivitas penanggulangan bencana.

Komisi Informasi DKI Jakarta tekankan pentingnya sinergi dengan BPK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah menuju Jakarta Kota Global.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan aktif memastikan setiap rupiah negara digunakan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ditandai dengan peningkatan signifikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan meminta 32 OPD segera siapkan laporan keuangan untuk audit BPK RI terkait penggunaan APBD 2024 senilai Rp2,23 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi sejumlah risiko dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024, terutama terkait pinjaman luar negeri, realisasi belanja rendah, dan Pemilu/Pilkada serentak.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tahun 2024 menggunakan pendekatan audit berbasis risiko, dengan fokus pada akun-akun berisiko tinggi dan target.

Pj Bupati Jayapura, Samuel Siriwa, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersiap menghadapi pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tertib administrasi dan fisik program kerja 2024.