Bank Muamalat Indonesia meluncurkan aplikasi Hijrah Masjid, solusi digital untuk pengelolaan keuangan dan aset masjid, guna meningkatkan transparansi dan profesionalisme pengelolaan masjid di Indonesia.

Pemkot Bukittinggi akan menerapkan sistem parkir non-tunai untuk mencegah pungutan liar dan meningkatkan pendapatan daerah, setelah ditemukannya praktik pungli di beberapa gedung parkir.

Pemkab Kudus menunda penyaluran bantuan keuangan kepada 10 partai politik hingga menerima rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK terkait laporan pertanggungjawaban mereka.

Menkop Budi Arie mengusulkan BI checking untuk seluruh pengurus Kopdes Merah Putih guna mencegah penyelewengan dana dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan koperasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memulai audit interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Makassar TA 2024; Wali Kota Makassar menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat dan responsif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memulai audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun anggaran 2024, menekankan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 kepada BPK sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat telah menyelesaikan masalah pengelolaan keuangan tahun 2023 senilai Rp832 juta sebelum menjadi temuan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemkab Bangli luncurkan E-Retribusi pasar tradisional untuk modernisasi pengelolaan, peningkatan transparansi, dan efisiensi pembayaran retribusi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada BPK RI Perwakilan Aceh, menandai komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan keuangan BPK RI, termasuk masalah kas, utang, dan pembayaran tunjangan, demi meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dinas Pendidikan Mimika meminta sekolah negeri dan swasta memanfaatkan dana BOS dan BOPDA secara optimal demi kepentingan peserta didik, serta mendorong transparansi penggunaan dana tersebut.

Baznas Kepri mengawasi pengelolaan dana umat senilai Rp3 triliun di Kepri melalui aplikasi Menara Masjid untuk memastikan transparansi dan penyaluran tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) berkolaborasi dengan BPKP Sultra dalam Forum Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan mencegah penyimpangan anggaran senilai Rp1,8 triliun.

Pemkab Donggala memberikan ultimatum 14 hari kepada para kontraktor dan penyedia jasa untuk menyelesaikan tunggakan temuan BPK, atau akan berurusan dengan jalur hukum.

Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal mencegah kebocoran dana desa yang mencapai Rp71 triliun di tahun 2025 dengan pendampingan dan penegakan hukum.

Gubernur Sulawesi Utara berharap sinergi positif antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Daerah terus dijaga untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel demi pembangunan daerah.

Bupati Lombok Timur menunda pencairan dana penyertaan modal untuk BUMD setempat senilai Rp2,5 miliar hingga Rp5 miliar karena dugaan penyalahgunaan keuangan dan akan melakukan audit menyeluruh.

Ketua DPRD Lombok Tengah memanggil TAPD untuk klarifikasi terkait penggunaan dana bagi hasil keuntungan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara senilai Rp74 miliar lebih yang telah diterima Pemkab Lombok Tengah.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menolak wacana pembubaran BPKH dan mengusulkan revisi UU No. 34 Tahun 2014 untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan dana haji yang lebih berpihak pada jamaah.