Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta siap diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulteng untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tepat dan sesuai ketentuan.

Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Universitas Terbuka (UT) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya tahun 2024 dari KAP Heliantono dan Rekan, membuktikan komitmen UT terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mengusulkan pembentukan Komite Tetap Haji dan revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji untuk meningkatkan koordinasi dan optimalisasi dana haji serta menyelaraskan peran BPKH dan BPH.

Sekretaris Daerah Papua Barat ingatkan penerima dana hibah dan bansos segera serahkan laporan pertanggungjawaban untuk menghindari temuan BPK dan pungutan liar.

KPU Provinsi Gorontalo mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp3 miliar ke kas daerah, sebagai wujud efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp88,9 miliar untuk 185 lembaga/organisasi masyarakat pada tahun 2025, dengan pengawasan ketat untuk mencegah korupsi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan portal data dan metadata terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi sektor jasa keuangan Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan keuangan BPK RI, termasuk masalah kas, utang, dan pembayaran tunjangan, demi meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dinas Pendidikan Mimika meminta sekolah negeri dan swasta memanfaatkan dana BOS dan BOPDA secara optimal demi kepentingan peserta didik, serta mendorong transparansi penggunaan dana tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta transparansi keuangan dari perangkat daerah hingga BUMD untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan.

Dinas Kesehatan Biak Numfor memastikan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Paray tahun 2024 sebesar Rp997,6 juta telah digunakan sesuai peraturan Menteri Kesehatan dan tidak ada pemotongan dana.

Kalimantan Tengah (Kalteng) genjot penggunaan Siskeudes 2.0.7 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa serta mewujudkan otonomi desa yang lebih baik pada tahun 2025.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menginstruksikan audit transparan dana pendidikan untuk memastikan dana BOS dan komite digunakan sesuai aturan dan menindak tegas penyalahgunaan.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor beralih ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2025.

Kemenkumham Kalbar melakukan rekonsiliasi anggaran untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Gorontalo akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo terkait tunggakan tunjangan dosen dan dugaan pungutan liar.

Aliansi BEM NKRI meminta KPK mengusut penambahan reses DPD RI tahun 2024 yang diduga melanggar aturan dan merugikan keuangan negara, dengan bukti-bukti telah diserahkan ke KPK.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengajak mahasiswa untuk mengawasi pengelolaan dana haji mencapai Rp171 triliun dan memanfaatkan keuntungannya untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Ketua Komite IV DPD RI meminta BPI Danantara berkolaborasi dengan OJK dan BI demi transparansi dan pengelolaan aset BUMN senilai Rp14.710 triliun secara profesional.