Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah mekanisme pencairan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui virtual account untuk mencegah korupsi, mewajibkan proposal, dan meniadakan sistem reimburse.

Pemprov Papua Barat telah memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan dana otsus 2024 senilai Rp1,75 triliun yang disalurkan ke tujuh kabupaten, dengan kendala efisiensi anggaran.

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono instruksikan jajarannya terapkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan untuk mencegah penyimpangan, audit kinerja tahap I Itwasda Tahun Anggaran 2025 digelar.

KPU Kota Padangsidimpuan mengembalikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp7,32 miliar ke Pemerintah Kota, menunjukkan transparansi dan efisiensi anggaran.

Komisi III DPRK Mimika mengawasi ketat penyerapan anggaran delapan OPD di lingkungan Pemkab Mimika untuk memastikan realisasi APBD 2025 tepat guna dan sesuai progres pembangunan.

Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana bagi hasil (DBH) 2025 untuk tujuh daerah di Papua Barat Daya senilai Rp79,42 miliar, atau 11,15 persen dari total pagu, dengan penyaluran yang masih di bawah ekspektasi.

Bappenda Kabupaten Jayapura berinovasi dengan menerapkan sistem pembayaran pajak dan retribusi menggunakan barcode pada Juli 2025 untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan PAD.

Kejari Ponorogo menerima laporan warga Desa Temon terkait dugaan korupsi dana desa dan penyalahgunaan jabatan kepala desa; bukti-bukti telah diserahkan dan akan segera ditelaah.

Menteri HAM Natalius Pigai menilai revisi UU Ormas sebagai langkah positif untuk kemajuan demokrasi, menanggapi aktivitas ormas yang meresahkan dan Perppu Ormas 2017 yang dinilai menurunkan indeks demokrasi Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menetapkan batas akhir pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp63 miliar pada 30 April 2025, dengan KPU Biak Numfor yang masih belum menyampaikan laporan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada BPK RI Perwakilan Aceh, menandai komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KPU Kota Tanjungpinang mengembalikan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Pilkada 2024 sebesar Rp4,8 miliar karena efisiensi anggaran, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara.

DPR RI mengapresiasi efisiensi APBN 2025 yang dilakukan pemerintah sebagai upaya memperkuat keuangan negara dan memastikan anggaran benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta siap diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulteng untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tepat dan sesuai ketentuan.

Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Universitas Terbuka (UT) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya tahun 2024 dari KAP Heliantono dan Rekan, membuktikan komitmen UT terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mengusulkan pembentukan Komite Tetap Haji dan revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji untuk meningkatkan koordinasi dan optimalisasi dana haji serta menyelaraskan peran BPKH dan BPH.

Sekretaris Daerah Papua Barat ingatkan penerima dana hibah dan bansos segera serahkan laporan pertanggungjawaban untuk menghindari temuan BPK dan pungutan liar.

KPU Provinsi Gorontalo mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp3 miliar ke kas daerah, sebagai wujud efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp88,9 miliar untuk 185 lembaga/organisasi masyarakat pada tahun 2025, dengan pengawasan ketat untuk mencegah korupsi.