Pemkab Sigi Tingkatkan Transparansi Keuangan: Siap Diperiksa BPK
Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta siap diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulteng untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tepat dan sesuai ketentuan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sigi, Nuim Hayat, di Desa Bora, Selasa (25/3). Pemkab Sigi menyatakan kesiapannya untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng. Proses audit ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Sigi dilakukan dengan tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Nuim Hayat menekankan pentingnya peran BPK RI Perwakilan Sulteng dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. "Kami menyadari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Nuim Hayat. Entry meeting yang dilakukan merupakan langkah awal dari proses audit yang akan dilaksanakan.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa kerja sama dengan BPK RI Perwakilan Sulteng merupakan upaya penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah. Pemkab Sigi berkomitmen untuk memberikan data yang dibutuhkan dan akan memperbaiki segala kekurangan yang ditemukan dalam proses audit. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses audit dan menghasilkan temuan yang akurat untuk perbaikan pengelolaan keuangan di masa mendatang.
Siap Hadapi Audit BPK dan Perbaikan Pengelolaan Keuangan
Pemkab Sigi menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan BPK RI Perwakilan Sulteng selama proses audit berlangsung. Nuim Hayat menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menyesuaikan diri dengan catatan dan temuan dari BPK. "Ke depan kalau ada yang terkait konfirmasi dan perubahan-perubahan, maka akan dilakukan perbaikan sehingga harapannya pelaksanaan audit ini semua dapat berjalan dengan lancar, terbuka, dan akurat, untuk kemajuan dan perbaikan pengelolaan keuangan di Sigi," ujarnya.
Tidak hanya itu, Pemkab Sigi juga meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berperan aktif dalam menyediakan data-data yang dibutuhkan selama proses audit. Kerja sama dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak diharapkan dapat menghasilkan audit yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkab Sigi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Pemkab Sigi berharap hasil audit BPK dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Sigi. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Anggaran APBD Sigi Tahun 2024
Sebagai informasi tambahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sigi tahun 2024 mengalami perubahan selama proses pemerintahan. Pendapatan daerah sebelum perubahan mencapai Rp1,3 triliun, dan setelah perubahan menjadi Rp1,4 triliun. Sementara itu, belanja daerah sebelum perubahan mencapai Rp1,414 triliun, dan setelah perubahan menjadi Rp1,492 triliun.
Perubahan pada APBD 2024 ini menunjukkan adanya penyesuaian dan dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dalam pengelolaan APBD menjadi kunci penting dalam memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel. Dengan adanya audit dari BPK, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.
Dengan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, Pemkab Sigi berharap dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kerja sama yang baik antara Pemkab Sigi dan BPK RI Perwakilan Sulteng diharapkan dapat menghasilkan audit yang lancar, objektif, dan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Sigi.
