Sekretaris Daerah Papua Barat ingatkan penerima dana hibah dan bansos segera serahkan laporan pertanggungjawaban untuk menghindari temuan BPK dan pungutan liar.

Bupati Bone Bolango tekankan pentingnya sinergi pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan memastikan transparansi serta akuntabilitas anggaran.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menekankan pentingnya akurasi dalam merevisi APBD 2025 pasca imbauan efisiensi, menghindari kesalahan dalam perubahan anggaran dan memastikan kepatuhan pada aturan.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel demi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam akses layanan kesehatan di RSUD dr. M. Yunus.

Komisi Informasi DKI Jakarta tekankan pentingnya sinergi dengan BPK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah menuju Jakarta Kota Global.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor beralih ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2025.

Gubernur Sumbar dan kepala daerah terpilih membahas harmonisasi program pembangunan untuk mewujudkan sinergi dan efisiensi anggaran di tahun 2025.

Pemkot Palangka Raya berkolaborasi dengan BPK Perwakilan Kalteng untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyelesaian isu aset dan mempertahankan opini WTP.