Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPRD Jatim Soroti Penurunan Dividen BUMD: Reformasi Total Diperlukan?
DPRD Jatim Soroti Penurunan Dividen BUMD: Reformasi Total Diperlukan?

Penurunan dividen mayoritas BUMD Jatim pada 2024 menjadi sorotan DPRD Jatim, yang mendesak reformasi total tata kelola BUMD agar kinerja keuangan daerah meningkat.

DAU Papua Barat Daya Capai Rp931,46 Miliar, Tertinggi di Indonesia?
DAU Papua Barat Daya Capai Rp931,46 Miliar, Tertinggi di Indonesia?

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) di Papua Barat Daya periode Januari-Maret 2025 mencapai Rp931,46 miliar, meskipun masih terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Rp1,14 Triliun Dana Transfer ke Daerah Disalurkan ke Papua Barat Daya
Rp1,14 Triliun Dana Transfer ke Daerah Disalurkan ke Papua Barat Daya

Penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Papua Barat Daya pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp1,14 triliun, atau 14,90 persen dari total pagu anggaran.

Penyaluran Dana Transfer ke Daerah di Papua Barat Baru 13,6 Persen
Penyaluran Dana Transfer ke Daerah di Papua Barat Baru 13,6 Persen

Kinerja penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Papua Barat pada triwulan I 2025 baru mencapai 13,6 persen dari total pagu Rp10,87 triliun, disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dan kesiapan daerah yang belum optimal.

DPR Minta Kemendagri Perkuat Tata Kelola BUMD dan BLUD Pemda
DPR Minta Kemendagri Perkuat Tata Kelola BUMD dan BLUD Pemda

Komisi II DPR mendesak Kemendagri meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas BUMD dan BLUD Pemda untuk optimalkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

DPRD Kepri Setujui Efisiensi Anggaran Rp56 Miliar: Fokus pada Program Prioritas
DPRD Kepri Setujui Efisiensi Anggaran Rp56 Miliar: Fokus pada Program Prioritas

DPRD Kepri berhasil menyepakati efisiensi anggaran mencapai Rp56 miliar untuk program prioritas, sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN/APBD.

Bappenas Tekankan Diversifikasi Pendanaan untuk RPJMD Kepri 2025-2029
Bappenas Tekankan Diversifikasi Pendanaan untuk RPJMD Kepri 2025-2029

Bappenas dorong diversifikasi pendanaan pembangunan Kepri melalui APBN, investasi swasta, dan KPBU untuk mendukung RPJMD 2025-2029 agar lebih inklusif dan berdaya saing.

Pemprov Kepri Pertimbangkan Penyesuaian TPP ASN: Atur Ulang Anggaran Demi Keseimbangan Keuangan Daerah
Pemprov Kepri Pertimbangkan Penyesuaian TPP ASN: Atur Ulang Anggaran Demi Keseimbangan Keuangan Daerah

Pemprov Kepri sedang mempertimbangkan penyesuaian TPP ASN pada APBD Perubahan 2025 untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah setelah adanya UU 1/2022 dan Inpres 1/2025 tentang efisiensi anggaran.

Pemprov Sulteng Tunda Sementara Perjalanan Dinas dan Kegiatan OPD untuk Efisiensi Anggaran 2025
Pemprov Sulteng Tunda Sementara Perjalanan Dinas dan Kegiatan OPD untuk Efisiensi Anggaran 2025

Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 dengan menunda sementara perjalanan dinas dan kegiatan OPD, kecuali yang bersifat mendesak, sebagai respons atas pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pemprov Sulteng Rasakan Dampak Efisiensi Anggaran: Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp257 Miliar
Pemprov Sulteng Rasakan Dampak Efisiensi Anggaran: Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp257 Miliar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menghadapi pengurangan dana transfer daerah (TKD) sebesar Rp257 miliar untuk tahun 2025, berdampak pada anggaran operasional OPD dan pembangunan infrastruktur.

DPD RI Dorong Penyelesaian Kerugian Daerah Riau Rp453,62 Miliar
DPD RI Dorong Penyelesaian Kerugian Daerah Riau Rp453,62 Miliar

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI mendorong penyelesaian kerugian daerah Riau senilai Rp453,62 miliar akibat kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal berdasarkan temuan BPK RI semester I 2024.

Pemprov Kepri Kejar Bayar Tunggakan Rp184 Miliar Proyek 2024
Pemprov Kepri Kejar Bayar Tunggakan Rp184 Miliar Proyek 2024

Pemprov Kepri berupaya menyelesaikan tunggakan pembayaran proyek tahun 2024 senilai Rp184 miliar akibat pengurangan dana transfer pusat, dengan target pelunasan pada Februari 2025 dan prioritas pada pihak ketiga.