Pemprov Kepri berencana memasang panel surya di 200 rumah di Desa Lalang, Lingga pada tahun 2025 untuk meningkatkan akses listrik di daerah terpencil.

Dua nelayan asal Bengkong, Batam, telah dipulangkan ke Indonesia setelah sebelumnya ditangkap oleh otoritas Malaysia karena melanggar batas wilayah, berkat kerjasama Bakamla, Pemprov Kepri, dan APMM.

Pemerintah Provinsi Kepri berupaya agar pegawai honorer juga menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2025 dengan kemungkinan skema berbagi THR ASN, meskipun anggaran terbatas.

Pemerintah Provinsi Kepri telah menyelesaikan perbaikan longsor bahu jalan di simpang lampu merah Melayu Kota Piring (MKP), Jalan DI Panjaitan, Tanjungpinang, dengan menggunakan anggaran Rp2 miliar dari APBN.

Pemprov Kepri berhasil memulangkan nelayan Karimun yang ditahan di Malaysia karena memasuki wilayah perairan mereka, mengingatkan pentingnya sosialisasi batas wilayah perairan dan penggunaan GPS bagi nelayan.

Komisi IX DPR RI memuji kesiapan Pemprov Kepri dalam penyaluran THR, namun menyoroti nasib pekerja magang, PKL, honorer, dan pekerja online yang belum jelas statusnya.

Pemerintah Provinsi Kepri sedang mengkaji skema outsourcing untuk pegawai non-ASN, mencari solusi atas pembatasan pengangkatan honorer baru namun tetap memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Pemprov Kepri sedang mempertimbangkan penyesuaian TPP ASN pada APBD Perubahan 2025 untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah setelah adanya UU 1/2022 dan Inpres 1/2025 tentang efisiensi anggaran.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) mencapai Rp1,676 triliun pada tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemprov Kepri berkolaborasi membahas pemanfaatan lahan terlantar untuk mendorong investasi dan pembangunan di Kepulauan Riau, sejalan dengan arahan Presiden.

Pemerintah Provinsi Kepri berkolaborasi dengan LKPP RI untuk mempercepat implementasi katalog elektronik versi 6.0 guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa di daerah.

Pemprov Kepri berupaya menyelesaikan tunggakan pembayaran proyek tahun 2024 senilai Rp184 miliar akibat pengurangan dana transfer pusat, dengan target pelunasan pada Februari 2025 dan prioritas pada pihak ketiga.