Pemprov Kepri Tingkatkan Dana Pinjaman UMKM Tanpa Bunga Jadi Rp2,8 Miliar
Pemerintah Provinsi Kepri menambah dana pinjaman UMKM tanpa bunga menjadi Rp2,8 miliar pada tahun anggaran 2025 untuk membantu pengembangan usaha dan peningkatan perekonomian daerah.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengalokasikan dana pinjaman bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa bunga. Dana tersebut meningkat signifikan menjadi Rp2,8 miliar pada tahun anggaran 2025, naik dari alokasi awal sebesar Rp1,2 miliar. Kenaikan sebesar Rp1,6 miliar ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lebih banyak pelaku UMKM di Kepri.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyatakan bahwa penambahan dana ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM. Program pinjaman tanpa bunga ini dirancang untuk membantu para pelaku UMKM mengembangkan usaha mereka, meningkatkan daya saing, dan naik kelas. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan usaha di Kepri. "Ini merupakan wujud komitmen kami dalam memajukan sektor UMKM di Kepri," ujar Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Kamis.
Program ini dijalankan melalui kerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Pelaku UMKM dapat mengakses pinjaman hingga Rp40 juta per UMKM, dengan bunga yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov Kepri. Kemudahan akses permodalan ini diharapkan mampu mendorong inovasi dan ekspansi usaha bagi para pelaku UMKM.
Program Pinjaman UMKM Tanpa Bunga: Solusi Permodalan dan Pendampingan
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Kepri, Riki Rionaldi, menjelaskan bahwa prosedur dan skema program pinjaman tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudahan akses dan proses yang sederhana menjadi kunci keberhasilan program ini. Untuk tahun anggaran 2025, Pemprov Kepri menargetkan 200 pelaku UMKM dapat memanfaatkan program ini. Target ini didasarkan pada keberhasilan program serupa di tahun-tahun sebelumnya.
Sejak diluncurkan pada tahun 2021 hingga 2024, program ini telah terbukti efektif dalam membantu UMKM Kepri. Tercatat lebih dari 1.400 UMKM telah mengakses pinjaman dengan total penyaluran dana mencapai Rp30 miliar melalui BRKS. Tingkat kredit macet yang rendah, sekitar 0,1 persen, menunjukkan pengelolaan program yang baik dan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para pelaku UMKM.
Selain akses permodalan, Pemprov Kepri juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para pelaku UMKM. Pendampingan ini meliputi pengecekan pemanfaatan modal usaha, peningkatan strategi pemasaran, pelatihan digitalisasi usaha, temu bisnis, serta kesempatan berpartisipasi dalam pameran dan bazar. Dukungan holistik ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha UMKM.
Dukungan Berkelanjutan untuk UMKM Kepri
Program pinjaman tanpa bunga ini bukan hanya sekadar bantuan modal, tetapi juga merupakan bentuk investasi pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan memberikan akses permodalan yang mudah dan pendampingan yang komprehensif, Pemprov Kepri berupaya untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami tentu berharap, program Gubernur Kepri ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan UMKM," ungkap Riki Rionaldi.
Keberhasilan program ini tercermin dari rendahnya angka kredit macet dan jumlah UMKM yang telah terbantu. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tepat sasaran dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM. Dengan peningkatan alokasi dana pada tahun anggaran 2025, diharapkan lebih banyak lagi pelaku UMKM di Kepri dapat merasakan manfaat program ini dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah.
Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya memberdayakan UMKM dan menciptakan ekonomi yang inklusif. Komitmen Pemprov Kepri dalam mendukung UMKM menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat tercapai dengan memberdayakan sektor riil, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
