Pemprov Maluku Permudah Akses Pembiayaan UMKM, Bunga Lebih Rendah!
Pemerintah Provinsi Maluku membuka akses pembiayaan bagi UMKM melalui UPTD Dana Bergulir dengan bunga rendah, maksimal 30 persen dari laba bersih tahunan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memberikan angin segar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Maluku. Pemprov membuka akses pembiayaan usaha melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir, menawarkan solusi pembiayaan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maluku, Fitrah Ambon, di Ambon pada Senin, 10 Maret 2024.
"Kalau UMKM ini memerlukan pembiayaan, bisa datang ke kami di UPTD Dana Bergulir yang bunganya lebih rendah daripada pembiayaan kredit dari bank. Kalau di bank bunganya enam persen, kalau di kami hanya empat persen," jelas Fitrah Ambon. Skema pembiayaan ini dirancang untuk membantu UMKM mengembangkan usahanya dengan beban bunga yang lebih ringan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Maluku.
Program ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mengakses modal usaha dengan proses yang lebih mudah dan bunga yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan upaya Pemprov Maluku untuk meningkatkan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Maluku. Dengan adanya program ini, diharapkan UMKM di Maluku dapat berkembang pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Skema Pembiayaan UPTD Dana Bergulir
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maluku menekankan pentingnya perhitungan yang akurat dalam pengajuan pembiayaan. Pelaku usaha diwajibkan menghitung laba bersih tahunan mereka untuk menentukan besaran pembiayaan yang dapat diakses. "Jadi pelaku usaha harus menghitung laba bersih satu tahun berapa, lalu pembiayaannya maksimal 30 persen dari laba bersih setahun," tegas Fitrah Ambon. Sistem ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program dan mencegah penyalahgunaan dana.
Dana pinjaman bergulir ini bersumber dari pemerintah daerah dan sistemnya dirancang untuk berkelanjutan. "Jadi hasil dari pembayaran pinjaman mengalir kembali ke dana dan tersedia untuk dipinjamkan lagi," ungkap Fitrah Ambon. Pola ini memastikan ketersediaan dana untuk pembiayaan UMKM secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pelaku usaha.
Dengan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM di Maluku. Pemprov Maluku berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan UMKM sebagai pilar penting perekonomian daerah.
Tantangan dan Harapan bagi UMKM Maluku
Fitrah Ambon mengakui adanya fluktuasi dalam jumlah dana yang tersedia untuk pembiayaan UMKM. "Kita tahu yang namanya UMKM itu pasti ada naik turunnya, itu pasti," katanya. Ia menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas bagi UMKM agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang dinamis.
UMKM didorong untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing produknya. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memastikan keberlanjutan usaha mereka. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap ketersediaan dana bergulir, karena keberhasilan UMKM dalam membayar pinjaman akan menjamin kelanjutan program.
Pemprov Maluku berharap program pembiayaan ini dapat menciptakan ekosistem UMKM yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan berbagai program pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Total anggaran untuk pembiayaan UMKM saat ini mencapai Rp500 juta, dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi Rp600 juta. Peningkatan anggaran ini akan memberikan kesempatan bagi lebih banyak UMKM untuk mengakses pembiayaan dan mengembangkan usahanya.
Keselarasan dengan Program Pemerintah
Program pembiayaan UMKM ini selaras dengan berbagai program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Program ini mendukung Astacita ke-3 Presiden RI tentang peningkatan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan pengembangan infrastruktur. Di tingkat daerah, program ini sejalan dengan Saptacita Gubernur Maluku, khususnya dalam memperkuat sektor UMKM, membuka aksesibilitas pasar, dan menekan disparitas antarwilayah.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan UMKM di Maluku dapat tumbuh dan berkembang pesat, berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Maluku. Program ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
