KUKMI Sulteng Usul Pemda Jadi Penjamin Modal UMKM, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

KUKMI Sulawesi Tengah mendorong pemerintah daerah menjadi penjamin modal UMKM dengan skema bantuan minimal Rp10 juta per UMKM, guna meningkatkan perputaran ekonomi daerah, sementara OJK Sulteng laporkan pertumbuhan kredit UMKM yang positif.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) Sulawesi Tengah mengusulkan agar pemerintah daerah (Pemda) menjadi penjamin modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Tengah. Usulan ini disampaikan Ketua DPD KUKMI Sulteng, Moh Amin Badawi, di Palu pada Jumat, 28 Februari. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan perputaran ekonomi daerah dengan mempermudah akses modal bagi UMKM. KUKMI mengusulkan skema bantuan minimal Rp10 juta per UMKM, dengan jangka waktu pengembalian lima tahun tanpa bunga.

Inisiatif ini didorong oleh keyakinan bahwa akses permodalan yang lebih mudah akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memberikan bantuan modal kepada UMKM, diharapkan akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Pemda diharapkan berperan aktif dalam mengawasi penyaluran dan pengembalian dana tersebut.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah melaporkan pertumbuhan positif sektor UMKM di daerah tersebut. Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar UMKM dalam mendorong perekonomian Sulawesi Tengah. Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ini dan perlu adanya sinergi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah Daerah sebagai Penjamin Modal UMKM

Ketua DPD KUKMI Sulteng, Moh Amin Badawi, mengajukan usulan agar Pemda menjadi penjamin modal bagi UMKM melalui bank milik pemerintah daerah. Beliau mengusulkan bantuan minimal Rp10 juta per UMKM, dengan masa pengembalian lima tahun tanpa bunga. Menurut beliau, angsuran harian yang hanya sekitar Rp6.000, lebih murah daripada harga sebatang rokok. Skema ini dinilai sebagai langkah yang sangat efektif untuk membantu UMKM mengakses modal.

Badawi menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah dalam program ini. Pengawasan yang efektif akan memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi UMKM.

Ia optimistis, jika 1.000 UMKM dibantu, perputaran ekonomi daerah akan meningkat pesat. Hal ini menunjukkan potensi besar dari program ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Dukungan dari Pemda sangat krusial untuk keberhasilan program ini.

Keterlibatan Pemda dalam penjaminan modal ini diharapkan dapat mengurangi kendala akses permodalan yang selama ini dihadapi UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha dan peningkatan produktivitas.

OJK Sulteng Laporkan Pertumbuhan Positif Kredit UMKM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah melaporkan pertumbuhan kredit UMKM yang signifikan. Per Desember 2024, total kredit UMKM mencapai Rp17,83 triliun, meningkat 12,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

OJK Sulteng juga memaparkan beberapa strategi untuk mendorong penguatan sektor UMKM. Strategi tersebut meliputi peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan pengawasan lembaga keuangan, dan pengembangan sektor keuangan digital. Semua upaya ini bertujuan untuk mempermudah akses pembiayaan formal bagi UMKM.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan sangat penting agar pelaku UMKM dapat memahami berbagai produk dan layanan keuangan yang tersedia. Dengan pemahaman yang baik, UMKM dapat memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Penguatan pengawasan lembaga keuangan juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen. Hal ini akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

Pengembangan sektor keuangan digital, termasuk dukungan terhadap bank digital dan platform fintech lending, dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM yang berada di daerah terpencil sekalipun. Inovasi teknologi ini akan memperluas akses permodalan bagi UMKM di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Program-program yang dicanangkan oleh OJK dan usulan dari KUKMI Sulteng ini menunjukkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM. Sinergi antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian Sulawesi Tengah.