KUKMI Sulteng Desak Pemda Jamin Modal UMKM: Ekonomi Daerah Terdongkrak?
KUKMI Sulawesi Tengah mendorong pemerintah daerah menjadi penjamin modal UMKM dengan skema bantuan minimal Rp10 juta per UMKM, menargetkan peningkatan perputaran ekonomi daerah.
Palu, 28 Februari 2024 - Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengusulkan sebuah inisiatif inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah: meminta pemerintah daerah (pemda) menjadi penjamin modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau bagi para pelaku UMKM di Sulteng.
Ketua DPD KUKMI Sulteng, Moh Amin Badawi, dalam pernyataan di Palu, Jumat, menekankan pentingnya peran pemda dalam mengatasi kendala akses permodalan yang selama ini dihadapi UMKM. Menurutnya, pemda dapat memanfaatkan bank milik pemerintah daerah sebagai penyalur modal untuk program ini. Skema yang diusulkan cukup menarik, yaitu bantuan minimal Rp10 juta per UMKM dengan jangka waktu pengembalian lima tahun tanpa bunga.
"Lebih mahal harga sebatang rokok," ujar Badawi, membandingkan angsuran harian yang hanya sekitar Rp6.000 dengan harga rokok. Ia optimistis, jika 1.000 UMKM terbantu, perputaran ekonomi daerah akan meningkat signifikan. Namun, Badawi juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan program ini.
Dorongan Akses Permodalan UMKM di Sulteng
Inisiatif KUKMI Sulteng ini selaras dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan pertumbuhan positif sektor UMKM di Sulawesi Tengah. Kepala OJK Sulteng, Bonny Hardi Putra, memaparkan bahwa hingga Desember 2024, total kredit UMKM mencapai Rp17,83 triliun, meningkat 12,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian daerah.
OJK Sulteng sendiri telah menerapkan beberapa strategi untuk mendukung penguatan sektor UMKM. Strategi tersebut meliputi peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan formal, penguatan pengawasan lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan konsumen, serta pengembangan sektor keuangan digital, termasuk dukungan terhadap bank digital dan platform fintech lending.
Dengan demikian, dukungan pemda dalam bentuk penjaminan modal dapat melengkapi upaya OJK dalam memperkuat sektor UMKM. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sinergi positif antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulteng.
Potensi dan Tantangan Program Penjaminan Modal UMKM
Program penjaminan modal UMKM oleh pemda memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Bantuan modal yang diberikan dapat digunakan untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan perluasan pasar. Namun, keberhasilan program ini juga bergantung pada beberapa faktor penting.
Pertama, pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan dana. Sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukan. Kedua, perlu adanya edukasi dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar mereka mampu mengelola keuangan dengan baik dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Ketiga, perlu adanya kerjasama yang erat antara pemda, lembaga keuangan, dan para pelaku UMKM untuk memastikan keberhasilan program ini.
Meskipun terdapat tantangan, inisiatif KUKMI Sulteng ini patut diapresiasi sebagai upaya proaktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM. Semoga program ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Sulawesi Tengah.
Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Dengan akses permodalan yang lebih mudah, UMKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan kerjasama yang baik antara pemda, lembaga keuangan, dan para pelaku UMKM, program penjaminan modal ini berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
