Mengagumkan! Pemprov Kepri Alokasikan Tiga Juta Hektare Ruang untuk Konservasi Laut Kepri, Dorong Ekonomi Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan tiga juta hektare untuk Konservasi Laut Kepri, langkah strategis menjaga ekosistem sekaligus membuka peluang pariwisata lestari.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengumumkan alokasi signifikan. Sebanyak tiga juta hektare ruang laut kini ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Langkah ini bertujuan ganda: menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan membuka peluang ekonomi baru. Pengembangan pariwisata berbasis konservasi diharapkan memberi manfaat lestari. Pengumuman disampaikan Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura. Ini usai lokakarya di Tanjungpinang pada Selasa (22/7). Inisiatif ini menandai komitmen serius Pemprov Kepri terhadap kelestarian bahari.
Luasnya Area Konservasi dan Pembagian Pengelolaan
Dari total tiga juta hektare kawasan konservasi laut yang dialokasikan, pembagian wewenang pengelolaannya terbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Sekitar 1,1 juta hektare dikelola langsung oleh pemerintah pusat, menunjukkan skala nasional dari upaya ini. Sementara itu, Pemprov Kepri bertanggung jawab atas pengelolaan sekitar 1,9 juta hektare area konservasi. Wilayah ini tersebar di berbagai lokasi strategis di Kepulauan Riau.
Kawasan yang dikelola Pemprov Kepri meliputi perairan Timur di Kabupaten Bintan, Galang-Rempang di Kota Batam, Serasan di Kabupaten Natuna, serta Pulau Tiga dan Desa Penaah di Kabupaten Lingga. Khusus untuk Kabupaten Anambas, pengelolaannya berada di bawah pemerintah pusat. Pembagian ini memastikan fokus pengelolaan yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayah.
Sinergi Multi-Pihak untuk Keberlanjutan Ekosistem
Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menekankan pentingnya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat lokal dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam pengelolaan kawasan konservasi ini. Ekosistem vital seperti terumbu karang dan lamun memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sinergi semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga dan memanfaatkan kawasan ini secara berkelanjutan.
Kontribusi kawasan konservasi di perairan Kepri terhadap target nasional juga signifikan. Wilayah ini menyumbang sekitar 10,54 persen dari target nasional yang berada di wilayah pengelolaan perairan (WPP) 711. Angka ini menunjukkan peran strategis Kepri dalam upaya konservasi laut nasional. Upaya bersama akan memperkuat posisi Kepri sebagai garda terdepan perlindungan ekosistem bahari.
Lokakarya Pemangku Kepentingan Dorong Perlindungan Pesisir
Konservasi Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri menyelenggarakan lokakarya penting. Acara ini menjadi wadah untuk mendorong sinergi lintas sektor dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir di Kepri. Lokakarya tersebut dihadiri oleh 90 peserta dari berbagai kalangan. Mereka termasuk perwakilan dinas terkait tingkat provinsi dan kabupaten/kota, camat, lurah dari kawasan konservasi Pulau Bintan, akademisi, serta pelaku usaha pariwisata.
Tujuan utama lokakarya adalah menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Fokusnya adalah perlindungan ekosistem karbon biru seperti mangrove dan lamun. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memetakan aktor kunci, mengidentifikasi inisiatif dan kesenjangan program, serta merumuskan langkah kolaboratif berkelanjutan di kawasan konservasi, khususnya Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan. Harapannya, kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah, dan kalangan akademisi di Kepri.
