Indonesia Berkomitmen Perluas Konservasi Laut hingga 200 Ribu Hektar
Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menargetkan penambahan 200 ribu hektar kawasan konservasi laut hingga 2025 untuk mendukung ketahanan maritim dan pertumbuhan ekonomi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia menetapkan target ambisius untuk menambah 200 ribu hektar kawasan konservasi laut hingga tahun 2025. Komitmen ini disampaikan dalam Konferensi Our Ocean ke-10 (OOC) dan forum APEC di Korea Selatan pada 28-30 April lalu. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya Indonesia dalam menjaga kelestarian laut dan mendukung pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan maritim, melestarikan lingkungan laut, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. "Integrasi perencanaan ruang laut sangat penting untuk memastikan pemanfaatan laut dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk masyarakat pesisir dan generasi mendatang," ujar Kartika dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Target penambahan kawasan konservasi ini bukan satu-satunya upaya KKP. Mereka juga berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan karbon biru, meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut, serta menyelesaikan dokumen rencana zonasi dan meratifikasi peraturan terkait rencana zonasi antar wilayah.
Ekspansi Kawasan Konservasi dan Pengelolaan Karbon Biru
Selain memperluas kawasan konservasi, KKP akan melanjutkan penguatan pengelolaan karbon biru. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi perhitungan nilai karbon biru dari padang lamun di 20 kawasan konservasi laut, peluncuran jaringan dan basis data karbon biru, penguatan kolaborasi dan kerja sama dalam forum internasional, serta penyusunan kebijakan dan pedoman untuk pengelolaan karbon.
KKP juga menargetkan peningkatan skor efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut sebesar 5 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan di kawasan konservasi yang telah ada.
Sebagai bagian dari upaya ini, KKP juga akan menyelesaikan dokumen rencana zonasi dan meratifikasi peraturan terkait rencana zonasi antar wilayah. Langkah ini penting untuk memastikan pengelolaan ruang laut yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.
Inovasi dan Pengembangan di Sektor Kelautan
KKP juga telah memulai proyek percontohan pengembangan Desa Budidaya Rumput Laut di Wakatobi, yang akan diikuti di Maluku dan Rote Ndao. Proyek ini merupakan implementasi dari perikanan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sambil menjaga kelestarian lingkungan.
Tidak hanya itu, KKP juga berencana membangun sistem pemantauan laut dan 15 kawasan perlindungan laut hingga tahun 2027. Sistem pemantauan ini akan sangat penting untuk memantau kondisi laut dan mendeteksi potensi ancaman terhadap ekosistem laut.
Dengan adanya sistem pemantauan yang canggih, pengelolaan kawasan konservasi akan menjadi lebih efektif dan terarah. Langkah ini juga akan mendukung upaya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
Capaian dan Target Ke Depan
KKP melaporkan bahwa hingga tahun 2024, kawasan konservasi laut di Indonesia telah mencapai 29,9 juta hektar, atau sekitar 9,2 persen dari luas laut Indonesia. Capaian ini telah melampaui target awal sebesar 29,3 juta hektar.
Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, KKP tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan luas kawasan konservasi laut. Target penambahan 200 ribu hektar hingga tahun 2025 menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian laut dan mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia dalam menjaga kesehatan laut global.
Dengan berbagai program dan inisiatif yang telah dan akan dijalankan, Indonesia menunjukkan tekad kuatnya dalam melindungi kekayaan lautnya. Hal ini tidak hanya penting untuk keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan pertumbuhan ekonomi negara.
