Indonesia Tegaskan Komitmen Ekonomi Biru di Konferensi Our Ocean APEC
Indonesia menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan kelautan berkelanjutan melalui ekonomi biru dan zonasi ruang laut dalam Konferensi Our Ocean ke-10 di Busan, Korea Selatan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan kelautan berkelanjutan melalui program ekonomi biru dan peraturan zonasi ruang laut dalam Konferensi Our Ocean (OOC) ke-10 di Busan, Korea Selatan. Konferensi ini merupakan bagian dari Pertemuan Tingkat Menteri terkait Kelautan APEC.
Direktur Jenderal Perencanaan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menjelaskan peraturan tersebut mencakup rencana zonasi antar-regional, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional spesifik. "Perencanaan ruang laut merupakan dasar bagi seluruh pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut untuk menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi serta pelestarian ekosistem pesisir dan laut," ujar Listriana dalam pernyataannya Minggu lalu.
Selain komitmen terkait peraturan rencana zonasi, Indonesia juga menyampaikan komitmen lain, termasuk penguatan pengelolaan karbon biru melalui skema untuk menghitung nilai karbon biru dari padang lamun di 20 kawasan konservasi laut dengan cepat. Indonesia juga telah menginisiasi Jaringan dan Basis Data Karbon Biru, memperkuat kolaborasi dan kerja sama dalam forum internasional, serta merumuskan kebijakan pengelolaan karbon biru hingga pedoman untuk menghitung nilainya.
Komitmen Indonesia dalam Pengelolaan Kelautan Berkelanjutan
Indonesia menargetkan penambahan 200.000 hektar kawasan konservasi laut baru pada tahun ini. KKP juga berupaya meningkatkan skor efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut rata-rata 5 persen dari skor tahun 2024. Sejalan dengan itu, telah diimplementasikan proyek percontohan pengembangan desa budidaya rumput laut di Wakatobi, dengan rencana pengembangan serupa di Maluku dan Rote Ndao untuk mendukung perikanan berkelanjutan.
Lebih lanjut, KKP berencana membangun sistem pemantauan laut dan 15 kawasan konservasi laut pada tahun 2027. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen nyata Indonesia dalam menjaga kelestarian laut dan perikanan.
Dalam Pertemuan Tingkat Menteri APEC, delegasi Indonesia menekankan pentingnya kerja sama regional untuk mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi biru yang konsisten. Indonesia mendorong konservasi laut, penguatan budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir, dan penanganan sampah laut dengan melibatkan nelayan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan.
Kerja Sama Regional untuk Atasi Tantangan Kelautan
Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menyatakan bahwa kolaborasi regional diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim, polusi laut, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing), serta memperkuat infrastruktur digital dan perencanaan ruang laut berkelanjutan.
Implementasi ekonomi biru di Indonesia memprioritaskan kearifan lokal, kesetaraan gender, perikanan skala kecil, partisipasi masyarakat, dan penyuluh untuk membangun industri perikanan yang berkelanjutan dan inklusif dari hulu hingga hilir. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah menekankan pentingnya perencanaan ruang laut untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, kehidupan sosial masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan yang matang dan terintegrasi menjadi kunci keberhasilan ekonomi biru di Indonesia.
Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang erat, Indonesia berharap dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan, sekaligus berkontribusi pada upaya global dalam menjaga kesehatan laut.
