KKP Perkuat Sinergi Dorong Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mengimplementasikan nilai ekonomi karbon (NEK) di sektor kelautan dan meningkatkan perekonomian Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong implementasi nilai ekonomi karbon (NEK) di sektor kelautan. Langkah ini bertujuan memajukan perekonomian Indonesia dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo, menjelaskan bahwa NEK merupakan instrumen penting dalam upaya pengurangan emisi GRK. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan menjadi landasan hukum bagi langkah ini. Permen KP tersebut membuka jalan bagi perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja (PBK) di subsektor kelautan.
Victor menambahkan bahwa NEK sektor kelautan sebelumnya masih bersifat kualitatif dan belum memiliki target pengurangan emisi yang terukur. Dengan adanya Permen KP ini, diharapkan mekanisme perdagangan emisi dan offset emisi dapat diterapkan pada subsektor kelautan yang relevan. Pembayaran berbasis kinerja juga akan memberikan insentif bagi upaya pengurangan emisi, khususnya di ekosistem karbon biru, perikanan tangkap berkelanjutan, budidaya ikan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan pemasaran hasil laut.
Implementasi NEK di Sektor Kelautan: Tantangan dan Solusi
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf, merinci bahwa NEK sektor kelautan mencakup pengelolaan karbon biru, praktik perikanan berkelanjutan, budidaya ramah lingkungan, dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan rendah emisi. Namun, implementasi NEK menghadapi tantangan, yaitu keterbatasan data baseline emisi, metode perhitungan karbon dari ekosistem karbon biru, dan aspek legal serta kebijakan yang perlu harmonisasi lintas sektor.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, koordinasi antar sektor dan kerja sama dengan berbagai mitra strategis seperti Konservasi Indonesia, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Global Green Growth Institute (GGGI) menjadi sangat penting. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan menghindari tumpang tindih atau disharmoni dalam implementasi NEK.
Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. "Koordinasi antar sektor dan mitra kerjasama sangat penting guna memastikan efektivitas kebijakan dan menghindari tumpang tindih kebijakan maupun potensi disharmoni dalam implementasinya," tegas Yusuf.
Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim Kemenko Pangan, Fajar Nuradi, mengapresiasi inisiatif KKP ini. Ia berharap rapat lanjutan akan dilakukan pada Maret 2025 untuk membahas aspek kewenangan dan menghasilkan keputusan dalam bentuk Keppres atau Kepmenko.
Dukungan Penuh untuk Konservasi Karbon Biru
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menegaskan komitmen KKP dalam menjaga dan memperluas kawasan konservasi ekosistem karbon biru di perairan Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Inisiatif ini selaras dengan upaya global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian lingkungan.
Implementasi NEK di sektor kelautan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia sekaligus melindungi lingkungan laut. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak, Indonesia dapat mencapai target pengurangan emisi GRK dan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan.
Langkah KKP ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam memanfaatkan potensi ekonomi karbon biru untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Harapannya, implementasi NEK dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi Indonesia.
