Efisiensi Anggaran KKP: Rp3,58 Triliun untuk Ekonomi Biru dan Pemberdayaan Nelayan
Menteri Trenggono mengumumkan pagu efektif KKP mencapai Rp3,58 triliun setelah efisiensi anggaran, yang akan difokuskan pada program Ekonomi Biru dan pemberdayaan nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjalankan programnya tahun ini dengan pagu efektif sebesar Rp3,58 triliun. Angka ini didapat setelah dilakukan efisiensi anggaran dari pagu awal sebesar Rp4,84 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penggunaan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua hal utama: memaksimalkan pelaksanaan program prioritas Ekonomi Biru dan pemberdayaan masyarakat, khususnya nelayan di Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan rincian pagu anggaran tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI. Beliau menyampaikan bahwa anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai (Rp1,92 triliun), belanja barang (Rp1,63 triliun), dan belanja modal (Rp37,93 miliar). Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Trenggono dalam rapat tersebut, "Setelah adanya efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, maka pagu efektif KKP sebesar Rp3,58 triliun."
Program pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus utama penggunaan anggaran tersebut. KKP telah menyiapkan berbagai bantuan untuk nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan masyarakat pesisir. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan.
Program Prioritas KKP: Ekonomi Biru dan Pemberdayaan Nelayan
Salah satu program prioritas KKP adalah pengembangan Ekonomi Biru. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Anggaran yang dialokasikan akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk perluasan kawasan konservasi, pembangunan eco fishing port, dan pembangunan infrastruktur budidaya udang.
Selain itu, KKP juga akan fokus pada pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir. Bantuan yang diberikan mencakup berbagai sarana produksi, seperti 11.000 unit alat tangkap, 1.100 unit mesin kapal, dan premi asuransi nelayan untuk 1 juta orang. Tidak hanya itu, bantuan juga diberikan berupa 70 juta ekor benih ikan, 60 ribu ekor calon induk, dan 20 ribu kilogram bibit rumput laut.
Untuk mendukung pemasaran hasil perikanan, KKP juga menyediakan bantuan berupa 5.170 unit coolbox dan 220 unit chest freezer. Menteri Trenggono menegaskan bahwa masih banyak bantuan lain yang akan diberikan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai daerah di Indonesia. "Masih banyak bantuan lainnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai daerah Indonesia," ucap Trenggono.
KKP juga akan mengoptimalkan dana hibah dan pinjaman dari luar negeri untuk mendukung program-program pembangunan tersebut. Program-program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah pesisir.
Dukungan Komisi IV DPR RI
Komisi IV DPR RI mendukung penuh program-program KKP dan meminta pemerintah untuk membuka pemblokiran anggaran KKP tahun 2025. Hal ini dikarenakan pentingnya pembiayaan program KKP untuk mendukung swasembada pangan, pemberdayaan masyarakat skala kecil, menciptakan lapangan kerja, dan pelayanan publik. Pembiayaan ini juga penting untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis sektor kelautan dan perikanan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menyampaikan kesimpulan rapat tersebut. Beliau menekankan pentingnya pembiayaan program KKP untuk mencapai swasembada pangan dan implementasi kebijakan ekonomi biru sesuai dengan misi Asta Cita pemerintah. "Ini dalam upaya mencapai swasembada pangan dan implementasi kebijakan ekonomi biru sesuai dengan misi Asta Cita pemerintah," kata Titiek Soeharto.
Dengan adanya dukungan dari DPR RI dan efisiensi anggaran yang telah dilakukan, diharapkan program-program KKP dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. Program ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional melalui sektor kelautan dan perikanan.
