DPR Minta KKP Perbanyak Program Kerakyatan untuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Anggota Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan skala UMKM.

Jakarta, 22 April 2024 - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, menyerukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan jumlah program kerakyatan di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak langsung kepada para pembudidaya ikan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta nelayan kecil di wilayah pesisir Indonesia. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KKP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dan dihadiri oleh Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono, Rina menekankan pentingnya program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Ia mencontohkan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu bentuk program yang perlu ditingkatkan. "Sebagai bagian Kemenko Pangan, program KKP perlu lebih fokus dan banyak yang langsung dirasakan rakyat termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis," ujar Rina.

Rina juga mendorong KKP untuk meningkatkan bantuan berupa alat tangkap, mesin kapal, pelatihan teknis dan vokasi, serta tambahan permodalan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan. Ia juga meminta agar program-program yang dibiayai oleh bantuan hibah luar negeri diprioritaskan pada daerah-daerah yang membutuhkan dan tepat sasaran, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki ekosistem strategis dan melibatkan masyarakat lokal, koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Solusi untuk Persaingan Global dan Peningkatan Nilai Tambah Produk

Menyikapi tantangan persaingan perdagangan global yang cenderung proteksionis, Rina menyarankan KKP untuk fokus pada inovasi guna meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Keterlibatan UMKM dan nelayan muda di wilayah pesisir dinilai penting dalam upaya ini. "Untuk itu kami dari Fraksi PKB menyetujui dan mendukung agar Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran KKP untuk program yang berbasis output dan manfaat riil bagi masyarakat," tegas Rina, Anggota Fraksi PKB DPR RI Dapil Jawa Barat X.

Menanggapi hal tersebut, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menjelaskan bahwa anggaran KKP mengalami efisiensi ketat, sehingga banyak program penting yang tertunda. Namun, ia juga menyebutkan bahwa selain APBN, KKP juga memanfaatkan pinjaman dan hibah luar negeri untuk mendanai program-programnya. Salah satu contohnya adalah program Lautra di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program Lautra, yang dibiayai dengan dana hibah dan pinjaman luar negeri, bertujuan untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini ditargetkan akan melibatkan 75.000 nelayan dan memberikan dana bergulir. "Program Lautra di NTT senilai 200 juta dolar AS akan melibatkan 75 ribu nelayan mendapatkan dapat dana bergulir. Sehingga dari semua mencari ikan di laut berubah sebagai nelayan budidaya," ujar Menteri KKP Wayu Sakti Trenggono. KKP sendiri menargetkan program konservasi mencapai 95,7 juta hektar sesuai mandat PBB.

Secara keseluruhan, permintaan DPR RI kepada KKP untuk meningkatkan program kerakyatan di sektor kelautan dan perikanan mencerminkan keprihatinan terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia. Implementasi program yang tepat sasaran dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan menghadapi tantangan global.