Kepulauan Riau Didorong Kembangkan Koperasi Berbasis Perikanan
Menteri Koperasi mendorong Kepulauan Riau untuk mengembangkan koperasi berbasis perikanan dalam program Koperasi Desa Merah Putih guna mengurangi kemiskinan ekstrem.

Jakarta, 8 Mei 2024 - Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mendorong Provinsi Kepulauan Riau untuk fokus mengembangkan koperasi berbasis perikanan dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi daring dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis lalu. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan ekstrem di daerah kepulauan, khususnya di Kabupaten Natuna dan Anambas yang memiliki potensi perikanan yang signifikan.
Setiadi menekankan pentingnya menjadikan Kepulauan Riau sebagai model bagi daerah lain dengan karakteristik geografis serupa. Ia berharap koperasi-koperasi yang dikembangkan dapat menjadi contoh sukses dalam mengoptimalkan sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat. "Kami berharap Kepulauan Riau fokus pada Koperasi Desa Merah Putih yang berbasis optimalisasi sumber daya kelautan, menjadi role model bagi daerah lain yang memiliki karakteristik geografis yang sama," ujar Setiadi dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Suksesnya program ini, menurut Menteri, sangat bergantung pada keselarasan visi dan upaya seluruh pemangku kepentingan. Penting untuk menghindari pendekatan yang didorong oleh ego sektoral agar tujuan bersama tercapai. Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen penuh untuk mendukung pendirian koperasi-koperasi tersebut di seluruh Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau. Dukungan ini akan mencakup fasilitasi akta notaris, pelatihan kapasitas kerja sama dengan universitas, dan insentif bagi koperasi berprestasi.
Potensi Perikanan Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan yang sangat besar, terutama di wilayah Natuna dan Anambas. Potensi ini belum tergali secara maksimal, sehingga pengembangan koperasi berbasis perikanan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Koperasi akan membantu nelayan dalam mengelola hasil tangkapan, pemasaran, dan pengolahan produk perikanan, sehingga nilai ekonomisnya meningkat.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, diharapkan koperasi-koperasi ini dapat menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti tempat pelelangan ikan (TPI) yang memadai dan teknologi pengolahan hasil laut, juga perlu diperhatikan untuk menunjang keberhasilan program ini.
Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis kelautan juga dapat diintegrasikan dengan koperasi perikanan. Hal ini akan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, misalnya dengan menyediakan paket wisata yang melibatkan nelayan lokal sebagai pemandu atau penyedia jasa wisata bahari.
Dukungan Pemerintah Daerah
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyambut baik arahan Menteri Koperasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,25 miliar untuk program ini. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan hingga penyediaan insentif bagi koperasi berprestasi.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menempatkan penyuluh lapangan untuk membimbing dan mendampingi para anggota koperasi. Sebagai bentuk apresiasi, setiap koperasi yang berkontribusi signifikan akan menerima insentif sebesar Rp200 juta. Dengan berbagai dukungan ini, diharapkan program pengembangan koperasi berbasis perikanan di Kepulauan Riau dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan mendorong koperasi untuk memanfaatkan potensi wisata bahari di daerah tersebut. Integrasi sektor perikanan dan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, pengembangan koperasi berbasis perikanan di Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi contoh sukses bagi daerah lain di Indonesia dan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem.