Lima Kebijakan Ekonomi Biru Trenggono Jaga Ekosistem Perikanan dan Ketahanan Pangan
Menteri Trenggono luncurkan lima kebijakan ekonomi biru untuk menjaga ekosistem perikanan, tingkatkan produksi, dan dukung swasembada pangan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah meluncurkan lima kebijakan ekonomi biru untuk melindungi ekosistem perikanan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sebagai penopang ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Peluncuran kebijakan ini diumumkan di Jakarta pada Minggu, 23 Maret. Langkah ini diambil karena kerusakan ekosistem laut berdampak serius pada kehidupan manusia dan kelangsungan sumber daya laut.
Kelima kebijakan tersebut difokuskan pada pelestarian dan peningkatan produktivitas sektor perikanan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penghargaan Maritime Leadership Excellence in Food Security Award yang diterima Menteri Trenggono pada Food Summit 2025 semakin mengukuhkan komitmen tersebut dalam membangun masa depan pangan biru Indonesia.
Program ekonomi biru ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ketahanan pangan nasional. Sektor ini secara rata-rata menghasilkan lebih dari 20 juta ton produk per tahun, yang terdiri dari hasil tangkapan, budi daya, dan rumput laut. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah optimistis produktivitas, kualitas, dan mutu produk perikanan akan meningkat pesat.
Lima Pilar Kebijakan Ekonomi Biru
Lima kebijakan ekonomi biru yang diluncurkan meliputi perluasan kawasan konservasi laut untuk melindungi habitat laut dan keanekaragaman hayati. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mencegah kerusakan lingkungan. Selanjutnya, penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota diterapkan untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak populasi ikan.
Pengembangan budi daya perikanan di pesisir darat dan laut juga menjadi fokus kebijakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tanpa merusak ekosistem laut. Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.
Terakhir, pengentasan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan menjadi bagian penting dari kebijakan ini. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran laut dan menjaga kebersihan lingkungan laut. Semua kebijakan ini saling berkaitan dan bertujuan untuk mencapai pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Teknologi dan Pengawasan
Selain lima kebijakan utama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga terus meningkatkan sistem pengawasan berbasis satelit. Pengembangan ocean big data dan neraca sumber daya laut digunakan untuk menekan praktik illegal fishing, memantau ekosistem karbon biru, dan mengawasi kegiatan di ruang laut yang melanggar aturan.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, menjelaskan bahwa KKP di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono fokus meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan serta memperbaiki sistem pengawasan. Sinergi antar sektor juga terus digalakkan untuk memastikan sektor kelautan dan perikanan Indonesia berkembang lebih baik.
Dengan teknologi pengawasan yang canggih, diharapkan praktik illegal fishing dapat ditekan dan kelestarian sumber daya laut dapat terjaga. Data yang akurat dan terintegrasi juga akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam pengelolaan sumber daya laut.
Target Swasembada Pangan
Menteri Trenggono optimistis bahwa pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan akan berkontribusi maksimal pada pencapaian target swasembada pangan nasional. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan kebijakan ekonomi biru yang terintegrasi dan pengawasan yang ketat, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memastikan sektor kelautan dan perikanan Indonesia menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
