KKP dan Kemnaker Jalin Sinergi Ciptakan Ribuan Lapangan Kerja di Sektor Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi menciptakan lapangan kerja lewat program ekonomi biru, menargetkan penyerapan puluhan ribu tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi bekerja sama menciptakan lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan melalui program ekonomi biru. Kolaborasi ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kerja sama ini diresmikan di Jakarta pada Jumat lalu. Program ini menjawab kebutuhan akan lapangan kerja sekaligus mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa program ekonomi biru memiliki potensi luar biasa dalam menciptakan lapangan kerja. Sebagai contoh, proyek budidaya udang di Waingapu, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, revitalisasi tambak untuk budidaya nila di Pantura juga diproyeksikan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.

Suksesnya program ini bergantung pada peningkatan keterampilan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). KKP berkomitmen untuk mendukung pelatihan dan pengembangan SDM agar mampu berkontribusi optimal dalam program ekonomi biru. Langkah ini merupakan bagian penting dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja di sektor kelautan dan perikanan.

Peningkatan Skill dan Pelatihan Vokasi

Untuk mendukung program ekonomi biru, KKP dan Kemnaker akan merevisi Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati sejak tahun 2022. Revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan nomenklatur dan memperkuat kerjasama antar kementerian. Kerja sama ini tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mencakup pelatihan tematik dan peningkatan keterampilan melalui pemanfaatan balai vokasi yang dimiliki oleh kedua kementerian.

Pelatihan vokasi akan difokuskan pada peningkatan keterampilan para pekerja di sektor kelautan dan perikanan. Dengan demikian, para pekerja akan memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh industri, meningkatkan produktivitas, dan daya saing Indonesia di pasar global. Program ini juga akan membantu mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, kerjasama juga meliputi pelatihan dan sertifikasi bagi anak buah kapal (ABK). Sertifikasi ini penting untuk memudahkan pengawasan dan kontrol oleh Kemnaker, menjamin keselamatan dan kesejahteraan para ABK, serta meningkatkan standar keselamatan di sektor perkapalan Indonesia.

Perlindungan ABK dan Pertukaran Informasi

KKP dan Kemnaker sepakat untuk melakukan pertukaran informasi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya penciptaan, perlindungan, dan penyerapan tenaga kerja yang efektif. Tujuan utamanya adalah mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Transparansi dan koordinasi yang baik antara kedua kementerian sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memberikan apresiasi terhadap roadmap sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki KKP dalam program ekonomi biru. Beliau menekankan potensi besar program budidaya yang mampu menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja, serta peluang pengembangan produk-produk strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Kerjasama antara KKP dan Kemnaker ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan terampil, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di sektor kelautan dan perikanan, sekaligus mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ekonomi biru ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.