Indonesia dan Korea Selatan Jalin Kerja Sama SDM Perikanan, Lindungi Pekerja Migran
Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan lembaga dan universitas Korea Selatan untuk mengembangkan SDM perikanan dan melindungi pekerja migran Indonesia di sektor perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia resmi menjalin kerja sama strategis dengan beberapa lembaga pemerintah dan universitas di Korea Selatan. Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan, serta melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di sektor tersebut. Kerja sama ini melibatkan beberapa institusi penting Korea Selatan, termasuk Korean Institute of Maritime and Fisheries Technology (KIMFT), Korea Seafarers Welfare and Employment Center (KOSWEC), Pukyong National University (PKNU), National Institute of Fisheries Science (NIFS), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan (MOF).
Kerja sama tersebut merupakan bagian dari proyek percontohan untuk pembentukan Indonesia-Korea Global Leader Talent Development Support Center di Busan, seperti yang dikonfirmasi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP, I Nyoman Radiarta, di Jakarta, Rabu (8/5). Kemitraan ini menjadi pusat kolaborasi bilateral dalam pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pekerja perikanan Indonesia di Korea Selatan, dengan dukungan pendanaan dari Korean Official Development Assistance (ODA).
Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas SDM perikanan Indonesia dan perlindungan bagi pekerja migran. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa di sektor kelautan dan perikanan global. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan.
Penguatan Kemitraan dan Pelatihan Teknis
Sinergi antara KKP, KIMFT, dan KOSWEC akan memfokuskan pada pelatihan teknis dan sertifikasi bagi calon pekerja migran Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan kompetensi mereka diakui oleh industri perikanan Korea Selatan. Kemitraan ini juga mencakup pertukaran data dan informasi tentang pekerja migran Indonesia di sektor perikanan, yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum dan aspek keselamatan kerja para pekerja tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen nyata kedua negara untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.
I Nyoman Radiarta menyebut kemitraan strategis dengan Korea Selatan sebagai tonggak penting dalam upaya membangun ekosistem pengembangan SDM kelautan dan perikanan yang terintegrasi, mulai dari pendidikan hingga penempatan kerja. "Kami ingin memastikan bahwa talenta maritim Indonesia tidak hanya siap, tetapi juga terlindungi sepenuhnya saat bekerja di luar negeri," tegasnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Kerja sama dengan PKNU mencakup program pertukaran dosen dan mahasiswa, beasiswa, seminar bersama, dan riset kolaboratif dalam kerangka pengembangan ekonomi biru. Dukungan MOF juga diarahkan pada pengembangan kampus pintar dan sistem pendidikan vokasi berbasis industri untuk mewujudkan Ocean Institute of Indonesia (OII) sebagai pusat pengembangan talenta maritim nasional. Komitmen ini menunjukkan keseriusan kedua negara dalam mengembangkan SDM perikanan yang berkualitas.
Kerangka Strategis dan MoU
KKP dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sedang mempersiapkan kerangka strategis untuk Global Leader Talent Development Support Center. Mereka juga sedang menyelesaikan draf nota kesepahaman (MoU) dan memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Indonesia. Proses ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan dan melaksanakan kerja sama ini secara terstruktur dan terukur.
Secara keseluruhan, kerja sama ini menandai langkah maju yang signifikan dalam pengembangan SDM perikanan Indonesia dan perlindungan pekerja migran. Dengan dukungan dari Korea Selatan, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanannya, serta memastikan perlindungan bagi pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kerja sama ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang kelautan dan perikanan.
Langkah konkret yang dilakukan pemerintah Indonesia ini patut diapresiasi. Harapannya, kerja sama ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia di sektor perikanan dan kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia secara keseluruhan.