Bapenda Sumsel Bentuk Tim Dor to Dor Tagih Pajak Kendaraan
Bapenda Sumsel Bentuk Tim Dor to Dor Tagih Pajak Kendaraan

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan membentuk tim untuk menagih pajak kendaraan bermotor secara langsung kepada wajib pajak yang menunggak, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7.670 Kendaraan Dinas di Bengkulu Menunggak Pajak Rp7,8 Miliar!
7.670 Kendaraan Dinas di Bengkulu Menunggak Pajak Rp7,8 Miliar!

Pemkot Bengkulu mencatat tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai Rp7,8 miliar dari 7.670 unit, memicu seruan percepatan pembayaran tunggakan pajak tersebut.

Polrestabes Palembang Gencar Sosialisasikan Patuh Bayar Pajak Kendaraan
Polrestabes Palembang Gencar Sosialisasikan Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Polrestabes Palembang dan Bapenda Sumsel gencar sosialisasikan pentingnya patuh bayar pajak kendaraan bermotor melalui Operasi Patuh Musi 2025, dengan menindak tegas pengendara yang menunggak pajak.

Kendaraan Dinas ASN di Batanghari Bakal Ditilang Jika Tak Bayar Pajak
Kendaraan Dinas ASN di Batanghari Bakal Ditilang Jika Tak Bayar Pajak

Polres Batanghari bersama Samsat akan menggelar razia kendaraan bermotor, termasuk kendaraan dinas ASN yang menunggak pajak, di bulan Mei 2025 untuk mendukung PAD.

Gubernur Babel Sidak Samsat Bangka, Pastikan Pemutihan Pajak Berjalan Optimal
Gubernur Babel Sidak Samsat Bangka, Pastikan Pemutihan Pajak Berjalan Optimal

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, melakukan sidak di Kantor Samsat Bangka untuk memastikan program pemutihan pajak kendaraan berjalan lancar dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Gubernur Lampung Ancam Potong Tukin ASN Penunggak Pajak Mobil Dinas
Gubernur Lampung Ancam Potong Tukin ASN Penunggak Pajak Mobil Dinas

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, akan memberikan sanksi tegas berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN pemilik mobil dinas yang menunggak pajak kendaraan.

Pemprov Bengkulu Beri Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor:  Langkah Strategis Bantu Rakyat?
Pemprov Bengkulu Beri Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor: Langkah Strategis Bantu Rakyat?

Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan PAD, serta berbagai program pendukung lainnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Razia Kendaraan di Jambi: Pemkot Targetkan Peningkatan PAD hingga 200 Ribu Kendaraan
Razia Kendaraan di Jambi: Pemkot Targetkan Peningkatan PAD hingga 200 Ribu Kendaraan

Pemkot Jambi bersama kepolisian menggelar razia kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menargetkan hingga 200 ribu kendaraan bermotor yang menunggak pajak.

Sidak Pajak Kendaraan Dinas Buton Utara: Temuan Kendaraan Rusak dan Tak Bayar Pajak
Sidak Pajak Kendaraan Dinas Buton Utara: Temuan Kendaraan Rusak dan Tak Bayar Pajak

Bupati dan Wabup Buton Utara melakukan sidak pajak kendaraan dinas dan menemukan sejumlah kendaraan rusak dan menunggak pajak, serta kendaraan yang berpindah tangan tanpa prosedur yang tepat.

Bupati Merangin Tegas: Kendaraan Dinas Hanya untuk Kepentingan Kedinasan!
Bupati Merangin Tegas: Kendaraan Dinas Hanya untuk Kepentingan Kedinasan!

Bupati Merangin, Jambi, menerapkan aturan tegas terkait penggunaan kendaraan dinas, menekankan penggunaannya hanya untuk kepentingan kedinasan dan meminta pengembalian kendaraan dinas dari pejabat yang telah pensiun.

Bengkulu Bentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah: Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat
Bengkulu Bentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah: Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat

Pemprov Bengkulu membentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada pajak kendaraan dan revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai.

Wali Kota Tanjungbalai Periksa Kendaraan Dinas: Pastikan Taat Pajak dan Layak Jalan
Wali Kota Tanjungbalai Periksa Kendaraan Dinas: Pastikan Taat Pajak dan Layak Jalan

Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin, melakukan pengecekan mendadak terhadap seluruh kendaraan dinas pemerintah setempat untuk memastikan kelaikan jalan dan kepatuhan pajak, demi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas aset daerah.