Bapenda Sumsel Bentuk Tim Dor to Dor Tagih Pajak Kendaraan

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan membentuk tim untuk menagih pajak kendaraan bermotor secara langsung kepada wajib pajak yang menunggak, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengambil langkah tegas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membentuk tim khusus penagihan pajak kendaraan bermotor. Tim ini akan melakukan penagihan secara langsung, atau yang dikenal dengan metode 'dor to dor', kepada warga yang menunggak pajak kendaraannya. Langkah ini diumumkan di Palembang pada Kamis, 15 Mei 2023.

Kasi Pendataan dan Penagihan Samsat Palembang II Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, Yogi, menjelaskan bahwa tim 'dor to dor' akan menyasar wajib pajak yang terdata menunggak pembayaran pajak kendaraan. Bapenda Sumsel memiliki data lengkap kendaraan yang belum membayar pajak, sehingga memungkinkan dilakukannya penagihan langsung ini. Pajak kendaraan, menurut Yogi, memiliki peran krusial dalam meningkatkan PAD Sumsel.

Sebelumnya, Bapenda Sumsel kerap menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di lokasi penilangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, karena banyak warga yang lebih memilih membayar pajak di kantor Samsat, layanan tersebut dihentikan. Bapenda Sumsel kini fokus pada upaya penagihan langsung untuk memastikan PAD terpenuhi.

Tim Dor to Dor: Upaya Maksimalkan PAD Sumsel

Pembentukan tim 'dor to dor' ini merupakan strategi Bapenda Sumsel untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Metode ini dinilai efektif untuk menjangkau wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dengan mengunjungi langsung wajib pajak, diharapkan proses penagihan dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

Yogi menekankan pentingnya pajak kendaraan bagi pembangunan fasilitas publik di Sumatera Selatan. "Pajak kendaraan ini gunanya untuk menambah PAD suatu daerah dan untuk menangani keluhan warga apabila ada fasilitas layanan publik," ujarnya. Pendapatan dari pajak kendaraan akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah.

Bapenda Sumsel juga memberikan informasi mengenai denda keterlambatan pembayaran pajak. Denda yang dikenakan terbilang ringan, yaitu hanya satu persen dari total pajak per bulan keterlambatan. Sebagai contoh, jika pajak kendaraan sebesar Rp300.000 dan terlambat satu bulan, maka denda yang harus dibayarkan hanya Rp3.000. Keterlambatan selama satu tahun akan dikenakan denda sekitar Rp36.000.

Imbauan Kepada Masyarakat

Bapenda Sumsel mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya para pemilik kendaraan bermotor, untuk taat membayar pajak kendaraan tepat waktu. Ketaatan dalam membayar pajak merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan menunjang peningkatan kualitas fasilitas publik.

Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Dana yang terkumpul dari pajak kendaraan akan digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bapenda Sumsel berharap dengan adanya tim 'dor to dor' ini, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan dapat meningkat. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan PAD Sumsel secara signifikan dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Selain itu, Bapenda Sumsel juga membuka berbagai saluran informasi dan layanan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat dapat menghubungi kantor Samsat terdekat atau mengakses informasi melalui website resmi Bapenda Sumsel untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Kesimpulan

Inisiatif Bapenda Sumsel membentuk tim 'dor to dor' untuk menagih pajak kendaraan menunggak merupakan langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini juga mengajak masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya demi pembangunan daerah yang lebih baik.