Pemprov Jateng memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor dengan menghapus tunggakan pokok pajak dan denda hingga Juni 2025, menyasar 5 juta kendaraan belum bayar pajak.

Pemprov Bengkulu membentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada pajak kendaraan dan revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat selama dua hari menghasilkan pendapatan lebih dari Rp27,3 miliar dari 61.641 kendaraan, meningkat 50 persen dibanding periode sebelumnya.

Pemilik kendaraan di Jawa Barat yang menunggak pajak dapat memanfaatkan program penghapusan tunggakan pajak dan denda dari Gubernur Jabar hingga 6 Juni 2025.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, optimistis pendapatan pajak kendaraan akan meningkat signifikan meskipun kebijakan penghapusan tunggakan pajak berpotensi menghilangkan pendapatan hingga Rp30 triliun.

Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat, khususnya di Cianjur, disambut antusias oleh masyarakat dengan ratusan wajib pajak memadati kantor Samsat.

Samsat Kabupaten Bekasi memberikan hadiah Lebaran berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor, menghapuskan tunggakan dan denda bagi wajib pajak hingga Juni 2025.

Bapenda Riau berhasil meraih Rp566 miliar dari pajak kendaraan hingga pertengahan Maret 2025, melampaui target dan memanfaatkan teknologi digital untuk optimalisasi pendapatan.

Bapenda Jabar memberikan penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor dari 20 Maret hingga 6 Juni 2025; masyarakat Jawa Barat diimbau memanfaatkan program pemutihan ini.

Pemerintah Kota Pematangsiantar memeriksa 205 kendaraan dinas roda empat untuk memastikan kelayakan jalan, kelengkapan dokumen, dan kepatuhan pajak, demi mendukung pelayanan publik yang optimal.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat berbagai strategi, seperti diskon pajak kendaraan, kebijakan TPP ASN, dan optimalisasi aset daerah, guna mengatasi keterbatasan anggaran.

Pemerintah Provinsi Bali menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 menjadi Rp3,5 triliun karena adanya opsi pajak kendaraan bermotor yang mengurangi penerimaan pajak kendaraan.

Bapenda Kota Malang berencana mengoptimalkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025, dengan strategi baru yang menyasar mahasiswa luar kota

DPRD Sumatera Barat bersama Bapenda mengusulkan pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan luar daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menjamin ketersediaan BBM bagi warga Sumbar, dengan mengacu pada kebijakan serupa di Bangka Belitung.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menghapus biaya mutasi kendaraan bermotor luar daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pemilik kendaraan bermotor di Babel untuk segera melakukan mutasi pelat nomor.