Pemerintah dan DPRD Lombok Tengah sukses rampungkan pembahasan Perubahan APBD 2025. Penyesuaian signifikan terjadi pada target pendapatan dan belanja daerah, termasuk capaian PAD yang mengejutkan.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan sebagian APBD Perubahan Bantul 2025 untuk menutupi kekurangan biaya BPJS Kesehatan, menjamin 100% warga tercover.

Fraksi Golkar DPRD Gianyar menyoroti tingginya alih lahan pertanian di Gianyar, kerusakan irigasi, dan usia petani. Bupati Mahayastra paparkan solusi komprehensif.

DPRD Kalsel mencetak rekor sebagai lembaga legislatif tercepat se-Indonesia dalam membahas RAPBD-P 2025. Apa rahasia di balik kecepatan ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

DPRD Babel menyoroti ketiadaan anggaran operasional BP Geopark Belitung, padahal statusnya UNESCO Global Geopark. Kondisi ini menghambat kemajuan dan partisipasi internasional.

Pemerintah Kota Singkawang memasang pita kejut di perempatan Jalan Firdaus 1 untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh minimnya kesadaran pengendara dan pandangan terhalang bangunan.

Pemerintah Kota Semarang memastikan dana operasional RT sebesar Rp25 juta per tahun akan cair pada Juli 2025 melalui APBD Perubahan, merealisasikan janji kampanye Wali Kota.

Menanggapi keluhan masyarakat, Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, langsung meninjau dan memprioritaskan perbaikan jalan rusak di Tambakmekar-Kasomalang, Desa Cikumpay, yang akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025.

Pemerintah Kota Makassar sedang menyusun Perwali untuk merealisasikan program retribusi sampah gratis, yang akan diterapkan secara bertahap kepada warga miskin ekstrim.

Mahasiswa berhasil mendorong DPRD Bali untuk mengalokasikan dana APBD guna mengaktifkan kembali Trans Metro Dewata (TMD) yang terhenti sejak Januari 2025, meskipun tanpa menggeser anggaran APBD 2025 yang telah ditetapkan.