{{caption}}
Dinas Perumahan Biak Usul Anggaran Ganti Rugi Tanah untuk Fasilitas Publik

Dinas Perumahan Kabupaten Biak Numfor mengusulkan anggaran ganti rugi tanah untuk fasilitas publik pada 2025 guna mengurangi pemalangan aset pemerintah oleh masyarakat adat.

{{caption}}
Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai: Wagub Bengkulu Desak Pemerintah Pusat Intervensi

Wakil Gubernur Bengkulu menyampaikan masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai kepada Komisi II DPR RI, meminta intervensi pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan ekonomi di Bengkulu.

{{caption}}
Gubernur Babel Kaji Ulang Kebijakan Ekspor Pasir: Tak Ada Kontribusi untuk PAD

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, akan mengkaji ulang peraturan ekspor pasir karena dinilai tak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) dan pembangunan daerah.

{{caption}}
Pelabuhan Doro Halmahera Utara Terbengkalai, DPD RI Pertanyakan Tanggung Jawab Pemerintah

Anggota DPD RI soroti pelabuhan feri Doro di Halmahera Utara yang terbengkalai dan rusak akibat tidak digunakan, sehingga anggaran negara dinilai terbuang sia-sia.

{{caption}}
Pemkab Pegunungan Bintang Minta Dikecualikan dari Efisiensi Anggaran 2025

Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengecualikan daerahnya dari kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 karena berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang masih sangat terbatas.

{{caption}}
Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu: Menunggu Kepastian Pengerukan dari Pemerintah Pusat

Ketua DPRD Bengkulu, Sumardi, menyatakan bahwa pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai yang dangkal masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah pusat, melibatkan Kemenhub, Kementerian BUMN, dan PT Pelindo, dengan anggaran yang dibutuhkan diperkirakan lebi

{{caption}}
DPRD NTB Kritik Penghapusan Anggaran Pengawasan Tambang Ilegal

DPRD NTB mengecam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menghapus anggaran pengawasan tambang ilegal di Dinas ESDM NTB, padahal PAD terbesar berasal dari sektor pertambangan dan maraknya tambang ilegal meresahkan masyarakat.