Dinas Perumahan Biak Usul Anggaran Ganti Rugi Tanah untuk Fasilitas Publik
Dinas Perumahan Biak Usul Anggaran Ganti Rugi Tanah untuk Fasilitas Publik

Dinas Perumahan Kabupaten Biak Numfor mengusulkan anggaran ganti rugi tanah untuk fasilitas publik pada 2025 guna mengurangi pemalangan aset pemerintah oleh masyarakat adat.

Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai: Wagub Bengkulu Desak Pemerintah Pusat Intervensi
Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai: Wagub Bengkulu Desak Pemerintah Pusat Intervensi

Wakil Gubernur Bengkulu menyampaikan masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai kepada Komisi II DPR RI, meminta intervensi pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan ekonomi di Bengkulu.

Gubernur Babel Kaji Ulang Kebijakan Ekspor Pasir: Tak Ada Kontribusi untuk PAD
Gubernur Babel Kaji Ulang Kebijakan Ekspor Pasir: Tak Ada Kontribusi untuk PAD

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, akan mengkaji ulang peraturan ekspor pasir karena dinilai tak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) dan pembangunan daerah.

Pelabuhan Doro Halmahera Utara Terbengkalai, DPD RI Pertanyakan Tanggung Jawab Pemerintah
Pelabuhan Doro Halmahera Utara Terbengkalai, DPD RI Pertanyakan Tanggung Jawab Pemerintah

Anggota DPD RI soroti pelabuhan feri Doro di Halmahera Utara yang terbengkalai dan rusak akibat tidak digunakan, sehingga anggaran negara dinilai terbuang sia-sia.

Gubernur Bengkulu Desak Percepatan Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai
Gubernur Bengkulu Desak Percepatan Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, mendesak percepatan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai akibat pendangkalan yang telah menghambat aktivitas ekonomi dan menjebak puluhan kapal.

Dana Alokasi Khusus Irigasi Sulsel Nihil di 2025 Akibat Efisiensi Anggaran
Dana Alokasi Khusus Irigasi Sulsel Nihil di 2025 Akibat Efisiensi Anggaran

Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor irigasi di Sulawesi Selatan untuk tahun 2025 dipastikan nihil akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, mengancam sejumlah proyek perbaikan irigasi.

Pemkab Pegunungan Bintang Minta Dikecualikan dari Efisiensi Anggaran 2025
Pemkab Pegunungan Bintang Minta Dikecualikan dari Efisiensi Anggaran 2025

Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengecualikan daerahnya dari kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 karena berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang masih sangat terbatas.

Dana Alokasi Umum Rejang Lebong Dipangkas Rp31 Miliar
Dana Alokasi Umum Rejang Lebong Dipangkas Rp31 Miliar

Pemerintah pusat memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, sebesar Rp31 miliar lebih untuk tahun 2025, berdampak pada proyek infrastruktur.

Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu: Menunggu Kepastian Pengerukan dari Pemerintah Pusat
Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu: Menunggu Kepastian Pengerukan dari Pemerintah Pusat

Ketua DPRD Bengkulu, Sumardi, menyatakan bahwa pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai yang dangkal masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah pusat, melibatkan Kemenhub, Kementerian BUMN, dan PT Pelindo, dengan anggaran yang dibutuhkan diperkirakan lebi

Anggota DPR Minta Pengelola KEK Kura-Kura Bali Buka Akses Laut untuk Nelayan
Anggota DPR Minta Pengelola KEK Kura-Kura Bali Buka Akses Laut untuk Nelayan

Anggota DPR RI Nyoman Parta meminta pengelola KEK Kura-Kura Bali untuk membuka akses laut bagi nelayan Pulau Serangan yang terhambat oleh pelampung pembatas, dengan alasan laut merupakan wilayah publik.

DPRD NTB Kritik Penghapusan Anggaran Pengawasan Tambang Ilegal
DPRD NTB Kritik Penghapusan Anggaran Pengawasan Tambang Ilegal

DPRD NTB mengecam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menghapus anggaran pengawasan tambang ilegal di Dinas ESDM NTB, padahal PAD terbesar berasal dari sektor pertambangan dan maraknya tambang ilegal meresahkan masyarakat.