Nelayan Babel Bersatu Dukung Pengerukan Muara Air Kantong
Nelayan Babel Bersatu Dukung Pengerukan Muara Air Kantong

Ketua HNSI Babel mengajak nelayan mendukung pengerukan muara Air Kantong yang dangkal, demi kelancaran aktivitas dan perekonomian nelayan.

DPRD RI Dengar Aspirasi Nelayan Mandalika: Relokasi dan Jaminan Kesejahteraan
DPRD RI Dengar Aspirasi Nelayan Mandalika: Relokasi dan Jaminan Kesejahteraan

Tim Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengunjungi Lombok Tengah, NTB, untuk menampung keluhan nelayan terkait relokasi akibat pembangunan KEK Mandalika, mencari solusi agar relokasi tak jauh dari tempat kerja mereka.

Satpol PP Bali Bongkar Pembatas Laut KEK Kura-kura: Akses Nelayan Kembali Terbuka
Satpol PP Bali Bongkar Pembatas Laut KEK Kura-kura: Akses Nelayan Kembali Terbuka

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali membongkar pelampung pembatas laut di KEK Kura-kura Bali setelah mendapat keluhan dari nelayan yang terhambat aksesnya, mengembalikan jalur laut tradisional bagi masyarakat.

DPRD Kepri Sidak Proyek Reklamasi Bengkong: Tanggapi Keluhan Nelayan
DPRD Kepri Sidak Proyek Reklamasi Bengkong: Tanggapi Keluhan Nelayan

Anggota DPRD Kepri melakukan sidak proyek reklamasi Bengkong Batam, menanggapi keluhan masyarakat nelayan terkait penyempitan alur sungai yang mengganggu aktivitas dan ekosistem laut.

DPR Minta Masalah Pembatas Laut KEK Kura-Kura Bali Tak Naik ke Nasional
DPR Minta Masalah Pembatas Laut KEK Kura-Kura Bali Tak Naik ke Nasional

Anggota DPR RI I Nyoman Adi Wiryatama meminta agar masalah pembatas laut di KEK Kura-Kura Bali yang dikelola PT BTID segera diselesaikan agar tidak merugikan nelayan setempat dan meluas ke tingkat nasional.

DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah
DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah

Anggota Komisi III DPR meminta pengusutan tuntas kasus pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang, merugikan nelayan dan lingkungan hingga Rp116,91 miliar per tahun.

Pemprov Banten Diminta Aktif Usut Pagar Laut Misterius Tangerang
Pemprov Banten Diminta Aktif Usut Pagar Laut Misterius Tangerang

Pakar Hukum Tata Ruang menilai Pemprov Banten kurang aktif menangani pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang yang merugikan nelayan dan berpotensi melanggar aturan RTRW.