DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah
Anggota Komisi III DPR meminta pengusutan tuntas kasus pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang, merugikan nelayan dan lingkungan hingga Rp116,91 miliar per tahun.
Polemik pagar laut di Tangerang, Banten, tengah menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini yang diduga melanggar berbagai aturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers pada Rabu, 29 Januari 2024. Pemasangan pagar laut ini tak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan tetapi juga berdampak pada perekonomian nelayan setempat.
Mengapa kasus ini penting? Pemasangan pagar laut ini diduga melanggar sejumlah undang-undang, termasuk KUHP, UU Pokok Agraria, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kelautan, UU Sumber Daya Air, UU Cipta Kerja, dan UU Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penegakan hukum di Indonesia dan munculnya anggapan bahwa kekuasaan politik dan ekonomi dapat mengatasi hukum.
Siapa yang terlibat? Pemilik pagar laut terdiri dari perusahaan dan individu. PT Agung Intan Makmur tercatat memiliki HGB atas 234 bidang tanah, PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang, dan sembilan orang memiliki SHM atas 17 bidang. Total, ada 263 bidang tanah yang bersertifikat terkait pagar laut yang pembangunannya dipertanyakan legalitasnya.
Bagaimana dampaknya? Dampaknya sangat signifikan. Ombudsman RI mencatat kerugian mencapai Rp116,91 miliar per tahun. Rinciannya: penurunan pendapatan nelayan (Rp93,31 miliar), peningkatan biaya operasional nelayan (Rp18,60 miliar), dan kerusakan ekosistem laut (Rp5 miliar). Selain itu, para nelayan juga mengalami kendala dalam mencari nafkah karena terhalang pagar tersebut. Warga Desa Kohod juga melaporkan dugaan pencatutan nama dalam sertifikat HGB ke Kementerian ATR/BPN.
Apa tuntutannya? Abdullah menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Ia meminta kolaborasi semua pihak, termasuk penegak hukum, untuk mengusut tuntas kasus ini dan menjerat aktor di baliknya. Ia juga berharap kasus ini dapat memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, sejalan dengan visi Presiden.
Kesimpulannya, kasus pagar laut di Tangerang bukan hanya masalah lingkungan dan ekonomi, tetapi juga menyangkut integritas penegakan hukum di Indonesia. Pengusutan tuntas kasus ini menjadi penting untuk mencegah kejadian serupa dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terdampak.
Sumber: ANTARA