Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
BRIN Dorong Kolaborasi Maritim Lewat Buku 'Marine Grabbing'
BRIN Dorong Kolaborasi Maritim Lewat Buku 'Marine Grabbing'

BRIN meluncurkan buku 'Merampas Laut, Merampas Hidup Nelayan' untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi praktik perampasan ruang laut dan melindungi hak-hak masyarakat pesisir.

Menteri ATR/BPN Janji Cabut Sertifikat Lahan Pagar Laut Tangerang
Menteri ATR/BPN Janji Cabut Sertifikat Lahan Pagar Laut Tangerang

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, berjanji mencabut semua sertifikat lahan terkait pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, meskipun ada potensi gugatan hukum.

Pagar Laut Tangerang Rugikan 3.888 Nelayan hingga Rp24 Miliar
Pagar Laut Tangerang Rugikan 3.888 Nelayan hingga Rp24 Miliar

Ombudsman Banten menemukan malaadministrasi akibat pagar laut di Tangerang yang merugikan 3.888 nelayan dengan total kerugian mencapai Rp24 miliar sejak Agustus 2024 hingga Januari 2025.

Pagar Laut: Ancaman Ekologis dan Sosial-Ekonomi di Perairan Indonesia
Pagar Laut: Ancaman Ekologis dan Sosial-Ekonomi di Perairan Indonesia

Peneliti BRIN ungkap dampak serius pagar laut di Tangerang dan Bekasi, tak hanya merusak lingkungan tapi juga merugikan nelayan dan menimbulkan isu keadilan sosial.

DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah
DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah

Anggota Komisi III DPR meminta pengusutan tuntas kasus pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang, merugikan nelayan dan lingkungan hingga Rp116,91 miliar per tahun.

Pembongkaran Pagar Laut di Banten: Perintah Presiden Jokowi
Pembongkaran Pagar Laut di Banten: Perintah Presiden Jokowi

Penjabat Gubernur Banten menyatakan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang merupakan perintah Presiden Joko Widodo, melibatkan TNI AL, KKP, dan nelayan.

Pemprov Banten Diminta Aktif Usut Pagar Laut Misterius Tangerang
Pemprov Banten Diminta Aktif Usut Pagar Laut Misterius Tangerang

Pakar Hukum Tata Ruang menilai Pemprov Banten kurang aktif menangani pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang yang merugikan nelayan dan berpotensi melanggar aturan RTRW.