DPRD Kepri Sidak Proyek Reklamasi Bengkong: Tanggapi Keluhan Nelayan

Anggota DPRD Kepri melakukan sidak proyek reklamasi Bengkong Batam, menanggapi keluhan masyarakat nelayan terkait penyempitan alur sungai yang mengganggu aktivitas dan ekosistem laut.

Batam, 18 Februari 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) langsung turun ke lapangan untuk meninjau proyek reklamasi di Bengkong, Batam. Sidak ini merupakan respons atas keluhan warga, khususnya nelayan, yang menyatakan proyek tersebut telah mempersempit aliran sungai, mengganggu aktivitas mereka.

Tanggapan Cepat DPRD Kepri atas Aspirasi Masyarakat

Ketua DPRD Kepri, Imam Setiawan, memimpin langsung sidak tersebut. Beliau menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang merasa terdampak proyek reklamasi. "Kami melihat langsung di lapangan, terutama di parit utama yang menjadi jalur aliran air dari Bengkong A, B, dan C," ujar Imam. Penyempitan parit ini, menurut Imam, berdampak signifikan pada aktivitas nelayan setempat.

Imam menambahkan, "Parit ini merupakan jalur lalu lintas nelayan. Pengerjaan proyek reklamasi telah menyebabkan penyempitan yang cukup signifikan."

Mencari Solusi Bersama

Hasil sidak tersebut mendorong DPRD Kepri untuk meminta penghentian sementara kegiatan proyek reklamasi. Langkah selanjutnya adalah mengadakan pertemuan yang melibatkan pengusaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Tujuannya, mencari solusi yang mengakomodasi keluhan masyarakat dan menyelesaikan masalah penyempitan alur sungai.

Imam menjelaskan rencana tersebut, "Kami akan mengadakan hearing bersama lintas komisi untuk memfasilitasi pertemuan resmi antara nelayan, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Harapannya, kita bisa menemukan solusi yang adil bagi semua pihak."

Dampak Reklamasi: Lebih dari Sekedar Penyempitan Sungai

Masalah yang ditimbulkan proyek reklamasi ini tidak hanya sebatas penyempitan alur sungai. Syahbandar Pelabuhan Internasional Batam Centre juga mengeluhkan hal serupa. Erik Mario Sihotang, staf Kepala Pos Kesyahbandaran, menyatakan, "Alur pelayaran menjadi sempit, dan ini meningkatkan risiko, terutama saat cuaca buruk."

Sementara itu, Syahrial dari Forum Kelompok Usaha Bersama (FKUB) Nelayan Bengkong menambahkan, "Pendangkalan dan penyempitan alur sungai berpotensi menyebabkan banjir dan merusak ekosistem laut. Hal ini mengancam mata pencaharian nelayan karena hasil tangkapan ikan akan menurun."

Kesimpulan: Kolaborasi untuk Solusi Berkelanjutan

Sidak yang dilakukan DPRD Kepri menunjukkan komitmen untuk merespon keluhan masyarakat. Pertemuan yang direncanakan antara berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan, yang mempertimbangkan kepentingan nelayan, pengusaha, dan kelestarian lingkungan. Proses ini menunjukan pentingnya dialog dan kolaborasi dalam pembangunan, agar dampak negatif terhadap masyarakat dapat diminimalisir.