Warga Pulau Pari Tolak Pembangunan Dermaga yang Rusak Lingkungan
Masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, meminta penghentian pembangunan dermaga di Pulau Gugus Lempeng karena merusak lingkungan dan diduga tak berizin, sementara pemerintah setempat menunggu tindakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pembangunan sebuah dermaga di Pulau Gugus Lempeng, Kepulauan Seribu, menuai protes keras dari warga Pulau Pari. Mereka meminta proyek yang dianggap merusak lingkungan tersebut dihentikan segera. Permintaan ini disampaikan pada 20 Januari 2024 lalu, dan langsung ditindaklanjuti oleh Lurah Pulau Pari, Muhammad Adriansyah.
Kerusakan Lingkungan dan Kekhawatiran Warga
Proyek pembangunan dermaga dan resor swasta di Pulau Gugus Lempeng, dekat Pulau Pari dan Pulau Biawak, menimbulkan keresahan. Warga mengeluhkan kerusakan hutan bakau atau mangrove yang signifikan akibat pembangunan tersebut. Adriansyah menyatakan bahwa meskipun sempat terlihat alat berat di lokasi proyek pada 17 Januari, aktivitas pembangunan telah berhenti. Namun, kekhawatiran tetap ada.
Izin dan Pengawasan
Warga Pulau Pari menduga proyek tersebut berjalan tanpa izin resmi dan dilakukan secara diam-diam. Oleh karena itu, Adriansyah menjelaskan bahwa kewenangan terkait perizinan dan penghentian proyek ada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Ia menghimbau warga untuk tetap tenang dan menunggu langkah selanjutnya dari pihak berwenang. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu, Nurliati, menambahkan bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) juga berada di bawah wewenang KKP RI dan pihaknya masih memantau proyek serta menunggu bukti izin pembangunan.
Kesimpulan
Kasus pembangunan dermaga di Pulau Gugus Lempeng ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan di wilayah pesisir untuk mencegah kerusakan lingkungan. Pemerintah daerah dan KKP RI diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku demi kelestarian lingkungan Kepulauan Seribu. Sementara itu, warga Pulau Pari menyerahkan masalah ini kepada pihak berwenang dan berharap agar kerusakan lingkungan yang terjadi dapat segera dipulihkan.
